Kompas.com - 29/01/2018, 11:35 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah memasuki tahap akhir. Hanya saja, masih ada perbedaan pendapat mengenai satu isu, yakni pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Anggota Panitia Khusus RUU Anti-terorisme DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, RUU ini bisa selesai dalam masa sidang ini apabila sudah ada kesepakatan dari pemerintah soal pelibatan TNI.

"Untuk RUU ini bisa diselesaikan segera, dan bolanya ada di pemerintah," kata Bobby dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2018).

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian kembali mengenai dampak apabila TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Politisi Partai Golkar ini meyakini, keterlibatan TNI akan membuat pemberantasan tindak pidana terorisme semakin efektif.

Baca juga : Pemerintah Belum Satu Suara soal Pelibatan TNI dalam RUU Anti-terorisme

"Hendaknya agar panja pemerintah bisa satu suara dalam hal pelibatan TNI, perlu menyaksikan langsung kemampuan tim penanggulangan terror TNI seperti Detasemen Khusus 81, Paskhas, Dengul, Denbravo Paskhar, dan Denjaka Marinir," kata Bobby

Anggota Komisi I DPR ini meyakini fungsi TNI dan Polri tidak akan tumpang tindih dalam melakukan memerangi terorisme. Sebab, nantinya kedua lembaga ini akan dinaungi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ada 36 lembaga negara yang nanti akan dikoordinir oleh BNPT dalam hal penanggulangan aksi terorisme, termasuk fungsi penindakan oleh Polri dan TNI. BNPT juga akan jadi pusat pengendalian krisis untuk presiden, bila ada kejadian aksi teroris," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui adanya perbedaan pendapat soal pelibatan TNI dalam pembahasan RUU Anti-terorisme.

Baca juga : Media, Teroris, dan Simbiosis Mutualisme

"Memang revisi ini kan sudah dibahas dulu di antara kementerian dan lembaga, baru diajukan ke DPR. Nah ada perbedaan sedikit," ujar Yasonna saat ditemui di gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan judul undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme diubah menjadi penanggulangan aksi terorisme. Dengan menghilangkan kata tindak pidana maka UU Anti-terorisme dinilai dapat mewadahi kepentingan tugas dan peran TNI.

Namun, Yasonna menilai perubahan judul undang-undang akan membuat waktu pembahasan revisi di DPR menjadi lebih lama.

Baca juga : Wiranto Minta RUU Anti-Terorisme Buka Banyak Pintu untuk Pelibatan TNI

Dengan menghilangkan kata tindak pidana, maka pemerintah harus menyusun naskah akademik baru.

Di sisi lain, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Yasonna menegaskan bahwa UU tersebut telah mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme.Pengerahan kekuatan TNI untuk operasi militer selain perang harus didasarkan pada keputusan politik atau persetujuan presiden.

"Seharusnya pemerintah tidak boleh lagi berbeda pendapat karena sudah dimasukkan sebelumnya. Ini kan usul pemerintah, bukan parlemen. Seharusnya antar pemerintah sudah harus solid," kata Yasonna.

Kompas TV Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari mengunjungi pulau Nusakambangan.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

Nasional
Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

Nasional
Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Nasional
Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Nasional
Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.