Nasdem Nilai Tak Relevan Alasan Mendagri Tunjuk Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur

Kompas.com - 28/01/2018, 13:24 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Nasdem bidang Hukum dan HAM Taufik Basari menilai alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak relevan terkait rencana penunjukkan dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo mendasarkan rencana tersebut pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan.

"Sebenernya alasannya enggak relevan kalau untuk menjaga keamanan pilkada," ujar Taufik saat ditemui di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

(Baca juga : Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur, Gerindra Anggap Pemerintah Panik)


Taufik menjelaskan, Gubernur Sumatera Utara saat ini, Tengku Erry Nuradi tidak mencalonkan kembali pada Pilkada 2018.

Sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan berakhir pada 17 Juni 2017.

Begitu juga dengan Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang akan berakhir pada 13 Juni 2017.

(Baca juga : Penjabat Gubernur dari Perwira Polri Diyakini Membuat Pilkada Lebih Aman)

Taufik menilai, Tjahjo masih memiliki cukup waktu untuk mengkaji dan menunjuk penjabat sementara kepala daerah dari unsur Kementerian Dalam Negeri sebelum penyelenggaraan Pilkada pada 27 Juni 2018.

"Jadi masih lama, lalu kenapa kemudian isunya diangkat sejak sekarang padahal cukup waktu untuk mengkaji itu. Ini juga untuk Sumut kami pertanyakan juga," kata Taufik.

"Dia selesai jabatan kan hanya beberapa hari sebelum pilkada. Jadi karena toh beberapa hari sebelum pilkada," ucapnya.

Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Mendagri yang juga politisi PDI-P.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X