Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Nilai Tak Relevan Alasan Mendagri Tunjuk Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur

Kompas.com - 28/01/2018, 13:24 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Nasdem bidang Hukum dan HAM Taufik Basari menilai alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak relevan terkait rencana penunjukkan dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo mendasarkan rencana tersebut pada pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan.

"Sebenernya alasannya enggak relevan kalau untuk menjaga keamanan pilkada," ujar Taufik saat ditemui di kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/1/2018).

(Baca juga : Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur, Gerindra Anggap Pemerintah Panik)

Taufik menjelaskan, Gubernur Sumatera Utara saat ini, Tengku Erry Nuradi tidak mencalonkan kembali pada Pilkada 2018.

Sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut akan berakhir pada 17 Juni 2017.

Begitu juga dengan Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang akan berakhir pada 13 Juni 2017.

(Baca juga : Penjabat Gubernur dari Perwira Polri Diyakini Membuat Pilkada Lebih Aman)

Taufik menilai, Tjahjo masih memiliki cukup waktu untuk mengkaji dan menunjuk penjabat sementara kepala daerah dari unsur Kementerian Dalam Negeri sebelum penyelenggaraan Pilkada pada 27 Juni 2018.

"Jadi masih lama, lalu kenapa kemudian isunya diangkat sejak sekarang padahal cukup waktu untuk mengkaji itu. Ini juga untuk Sumut kami pertanyakan juga," kata Taufik.

"Dia selesai jabatan kan hanya beberapa hari sebelum pilkada. Jadi karena toh beberapa hari sebelum pilkada," ucapnya.

Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Mendagri yang juga politisi PDI-P.

(Baca juga : Wakapolri Anggap Penjabat Gubernur Bukan Urusan Polri)

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Menurut Tjahjo, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan.

Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.

"Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis  (25/1/2018) malam.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com