150 Juta Pemilih Belum Dilakukan Coklit, Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih pada 20 Januari 2018. Kegiatan coklit hari pertama dilaksanakan secara serentak, dan hingga Sabtu (27/1/2018) pukul 12.00 telah tercatat sebanyak 11.292.585 pemilih yang dilakukan coklit.

Jika dibandingkan dengan Data Potensial Penduduk Pemilih Pilkada/Pemilu (DP4) yang menjadi basis kegiatan coklit ini, hasil sepekan pertama itu masih sedikit. DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan ke KPU menunjukkan ada sebanyak 160.756.143 calon pemilih yang harus dilakukan coklit.

Sementara itu, data pemilih pemula tercatat sebanyak 10.628.883, yang terdiri dari 5.455.160 pemilih laki-laki serta 5.173.723 pemilih perempuan.

Komisioner KPU Viriyan Azis menuturkan, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mengalami sejumlah kendala dalam kegiatan ini.

Baca juga : Gunakan Perahu, Petugas Coklit di Sultra Datangi Pulau-pulau Kecil

“Ada pihak yang tidak ingin di-coklit ternyata. Ini kita temui juga di lapangan," ujar dia di kantor KPU, Sabtu (27/1/2018).

Viriya menuturkan, ada sikap kurang baik dari calon pemilih yang tidak patut dicontoh dalam merespons kegiatan coklit ini.

“Ada pemilih yang kemudian berkata begini, ‘Pak nanti kan kita bisa juga meskipun tidak ada di dalam daftar pemilih, tapi kita bisa bawa KTP. Kan tetap bisa juga memilih.’ Ada juga yang bahasanya ‘Kata RT saya boleh dengan cara seperti ini’,” sambung Viriyan.

“Ini perilaku yang menurut kami, kita sangat berharap tidak menjadi sikap masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga : Siap-siap, 20 Januari KPU Gelar Coklit Serentak untuk Data Pemilih

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kasus-kasus seperti itu terjadi dalam jumlah sangat besar, yang bersangkutan bisa kehilangan hak pilihnya. Respons seperti itu, kata Viriyan, menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik kegiatan coklit, meskipun sudah dilakukan dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Contoh kasus lain yang menjadi kendala PPDP yaitu tuan rumah atau calon pemilih tidak membukakan pintu untuk dilakukan coklit.

“Tadi pagi kami dapat video rekaman dari PPDP kami, PPDP-nya sudah ketuk pintu, kemudian hampir dikejar binatang piaraan dari yang punya rumah. Akhirnya, tidak coklit karena tidak dibukakan pintu,” katanya.

Ketepatan waktu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, hasil coklit yang baru mencapai sekitar 11 juta pemilih itu harus menjadi perhatian bersama.

“Masih ada sekitar 150 jutaan pemilih dari DP4 yang kita periksa yang belum di-coklit, dan nanti akan di-coklit sampai tanggal 18 Februari,” kata Afifuddin.

Afifuddin mengingatkan PPDP agar semangat hari pertama coklit serentak, tidak kendor hingga hari terakhir kegiatan ini.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PPDP bisa mencari waktu yang tepat untuk men-coklit mengingat banyak calon pemilih yang masih pelajar dan pekerja.

“Kemarin sudah kami berikan analisisnya, karena hampir separuh pemilih kita itu keterangannya adalah pelajar dan orang bekerja. Sehingga apakah potensial dia di rumah sore atau Sabtu-Minggu, itu harus menjadi cara PPDP menyiasati kedatangannya,” pungkas Afifuddin.