150 Juta Pemilih Belum Dilakukan Coklit, Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan

Kompas.com - 27/01/2018, 17:55 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap 11,2 juta pemilih dari sebanyak 160,7 juta calon pemilih berdasarkan DP4, Jakarta, Sabtu (27/1/2018). Kegiatan coklit yang dimulai 20 Januari masih berlangsung dan akan berakhir pada 18 Februari 2018. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap 11,2 juta pemilih dari sebanyak 160,7 juta calon pemilih berdasarkan DP4, Jakarta, Sabtu (27/1/2018). Kegiatan coklit yang dimulai 20 Januari masih berlangsung dan akan berakhir pada 18 Februari 2018.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih pada 20 Januari 2018. Kegiatan coklit hari pertama dilaksanakan secara serentak, dan hingga Sabtu (27/1/2018) pukul 12.00 telah tercatat sebanyak 11.292.585 pemilih yang dilakukan coklit.

Jika dibandingkan dengan Data Potensial Penduduk Pemilih Pilkada/Pemilu (DP4) yang menjadi basis kegiatan coklit ini, hasil sepekan pertama itu masih sedikit. DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan ke KPU menunjukkan ada sebanyak 160.756.143 calon pemilih yang harus dilakukan coklit.

Sementara itu, data pemilih pemula tercatat sebanyak 10.628.883, yang terdiri dari 5.455.160 pemilih laki-laki serta 5.173.723 pemilih perempuan.

Komisioner KPU Viriyan Azis menuturkan, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mengalami sejumlah kendala dalam kegiatan ini.

Baca juga : Gunakan Perahu, Petugas Coklit di Sultra Datangi Pulau-pulau Kecil

“Ada pihak yang tidak ingin di-coklit ternyata. Ini kita temui juga di lapangan," ujar dia di kantor KPU, Sabtu (27/1/2018).

Viriya menuturkan, ada sikap kurang baik dari calon pemilih yang tidak patut dicontoh dalam merespons kegiatan coklit ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ada pemilih yang kemudian berkata begini, ‘Pak nanti kan kita bisa juga meskipun tidak ada di dalam daftar pemilih, tapi kita bisa bawa KTP. Kan tetap bisa juga memilih.’ Ada juga yang bahasanya ‘Kata RT saya boleh dengan cara seperti ini’,” sambung Viriyan.

“Ini perilaku yang menurut kami, kita sangat berharap tidak menjadi sikap masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga : Siap-siap, 20 Januari KPU Gelar Coklit Serentak untuk Data Pemilih

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kasus-kasus seperti itu terjadi dalam jumlah sangat besar, yang bersangkutan bisa kehilangan hak pilihnya. Respons seperti itu, kata Viriyan, menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik kegiatan coklit, meskipun sudah dilakukan dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Contoh kasus lain yang menjadi kendala PPDP yaitu tuan rumah atau calon pemilih tidak membukakan pintu untuk dilakukan coklit.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X