Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

150 Juta Pemilih Belum Dilakukan Coklit, Partisipasi Masyarakat Dibutuhkan

Kompas.com - 27/01/2018, 17:55 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah memulai kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih pada 20 Januari 2018. Kegiatan coklit hari pertama dilaksanakan secara serentak, dan hingga Sabtu (27/1/2018) pukul 12.00 telah tercatat sebanyak 11.292.585 pemilih yang dilakukan coklit.

Jika dibandingkan dengan Data Potensial Penduduk Pemilih Pilkada/Pemilu (DP4) yang menjadi basis kegiatan coklit ini, hasil sepekan pertama itu masih sedikit. DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan ke KPU menunjukkan ada sebanyak 160.756.143 calon pemilih yang harus dilakukan coklit.

Sementara itu, data pemilih pemula tercatat sebanyak 10.628.883, yang terdiri dari 5.455.160 pemilih laki-laki serta 5.173.723 pemilih perempuan.

Komisioner KPU Viriyan Azis menuturkan, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mengalami sejumlah kendala dalam kegiatan ini.

Baca juga : Gunakan Perahu, Petugas Coklit di Sultra Datangi Pulau-pulau Kecil

“Ada pihak yang tidak ingin di-coklit ternyata. Ini kita temui juga di lapangan," ujar dia di kantor KPU, Sabtu (27/1/2018).

Viriya menuturkan, ada sikap kurang baik dari calon pemilih yang tidak patut dicontoh dalam merespons kegiatan coklit ini.

“Ada pemilih yang kemudian berkata begini, ‘Pak nanti kan kita bisa juga meskipun tidak ada di dalam daftar pemilih, tapi kita bisa bawa KTP. Kan tetap bisa juga memilih.’ Ada juga yang bahasanya ‘Kata RT saya boleh dengan cara seperti ini’,” sambung Viriyan.

“Ini perilaku yang menurut kami, kita sangat berharap tidak menjadi sikap masyarakat,” imbuhnya.

Baca juga : Siap-siap, 20 Januari KPU Gelar Coklit Serentak untuk Data Pemilih

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kasus-kasus seperti itu terjadi dalam jumlah sangat besar, yang bersangkutan bisa kehilangan hak pilihnya. Respons seperti itu, kata Viriyan, menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik kegiatan coklit, meskipun sudah dilakukan dari pemilu-pemilu sebelumnya.

Contoh kasus lain yang menjadi kendala PPDP yaitu tuan rumah atau calon pemilih tidak membukakan pintu untuk dilakukan coklit.

“Tadi pagi kami dapat video rekaman dari PPDP kami, PPDP-nya sudah ketuk pintu, kemudian hampir dikejar binatang piaraan dari yang punya rumah. Akhirnya, tidak coklit karena tidak dibukakan pintu,” katanya.

Ketepatan waktu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Mochamad Afifuddin mengatakan, hasil coklit yang baru mencapai sekitar 11 juta pemilih itu harus menjadi perhatian bersama.

“Masih ada sekitar 150 jutaan pemilih dari DP4 yang kita periksa yang belum di-coklit, dan nanti akan di-coklit sampai tanggal 18 Februari,” kata Afifuddin.

Afifuddin mengingatkan PPDP agar semangat hari pertama coklit serentak, tidak kendor hingga hari terakhir kegiatan ini.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PPDP bisa mencari waktu yang tepat untuk men-coklit mengingat banyak calon pemilih yang masih pelajar dan pekerja.

“Kemarin sudah kami berikan analisisnya, karena hampir separuh pemilih kita itu keterangannya adalah pelajar dan orang bekerja. Sehingga apakah potensial dia di rumah sore atau Sabtu-Minggu, itu harus menjadi cara PPDP menyiasati kedatangannya,” pungkas Afifuddin.

Kompas TV KPK menyebut calon peserta pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah telah menyerahkan LHKPN meski masih ada yang perlu dilengkapi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com