Tidak Jadi Caleg Lagi, Ruhut Pilih jadi Relawan Jokowi

Kompas.com - 26/01/2018, 20:14 WIB
Kompas TV Hasil suara versi quick count yang ketat semakin memperjelas adanya peta persaingan dari ketiga pasangan calon selama berkampanye hingga pemungutan suara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

Ruhut juga menegaskan, saat ini statusnya masih sebagai kader Partai Demokrat. Hanya saja, ia tidak lagi aktif setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencopotnya dari koordinator juru bicara Partai Demokrat.

(Baca juga: Ruhut: Kasihan Pak SBY...)

Meski begitu, Ruhut mengaku tetap memiliki hubungan yang baik dengan SBY. Pemeran Poltak dalam sinetron Gerhana ini juga menegaskan, ia tidak akan pindah partai meski banyak pinangan yang datang.

"Banyak (partai yang mengajak jadi caleg). Semua mau kasih nomor urut satu. Secara diplomatis, aku bilang Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir," kata Ruhut, yang juga pernah menjadi politisi Partai Golkar.

Tawaran yang datang itu, menurut Ruhut, tak terlepas dari kedekatannya dengan para ketua umum partai politik.

Ia mengaku dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Partai Hanura Oesman Sapta Odang.  Namun, semua tawaran yang datang dari partai-partai itu ia tolak secara halus.

"Aku bilang, 'Sudahlah kasih kesempatan ke yang lain. Tapi jujur saja kalau aku dijadikan calon, paling tidak mereka sudah dapat satu kursi. Pasti menang'," kata Ruhut sambil tertawa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X