Penjabat Gubernur dari Perwira Polri Diyakini Membuat Pilkada Lebih Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai wajar jika Kementerian Dalam Negeri mengusulkan penjabat gubernur yang berasal dari Polri. Ia sepakat dengan alasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa pengusulan dua perwira Polri menjadi penjabat gubernur atas alasan keamanan.

"Mereka sangat layak jadi Penjabat Gubernur dengan alasan demi keamanan pilkada yang kondusif," ujar Edi melalui keterangan tertulis, Jumat (26/1/2018).

Diketahui, Kemendagri mengusulkan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumut.

Edi menganggap, tidak semua penjabat gubernur berasal dari Kemendagri. Dari institusi lain pun diperbolehkan dalam undang-undang.

Baca juga : Dua Petinggi Polri Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut

"Kami berpandangan penunjukan itu semata-mata untuk keamanan dan tidak memiliki unsur politik apapun," kata Edi.

Apalagi, penjabat gubernur dari Polri bukanlah kasus baru. Pada Pemilu 2015, penjabat gubernur di Sulawesi Barat adalah Irjen Carlo Brix Tewu. Saat itu, Carlo menjabat Plh Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

Sementara penjabat gubernur Aceh adalah Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Baca juga : Wakapolri Anggap Penjabat Gubernur Bukan Urusan Polri

Edi mengatakan, perwira tinggi Polri dan TNI banyak dipercaya menduduki jabatan strategis di kementerian dan kinerjanya bagus.

"Mungkn itu pula yang menjadi pertimbangan pemerintah dengan mengusulkan beberapa pati polri menjadi Plt Gubernur dengan harapan Pilkada lebih aman," kata dia.

Sebelumnya, Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri punya alasan tersendiri meminta perwira tinggi Kepolisian RI sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Alasannya, pertimbangan keamanan.

"Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan," ujar Tjahjo.

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan berakhir pada 13 Juni 2017. Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut masa jabatannya berakhir pada 17 Juni 2017.