Kompas.com - 26/01/2018, 19:58 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Hanura, kubu Daryatmo, Syarifuddin Sudding ketika ditemui di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam. KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Partai Hanura, kubu Daryatmo, Syarifuddin Sudding ketika ditemui di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanura kubu Daryatmo meminta agar kepengurusan Hanura dikembalikan ke hasil Munaslub akhir 2016 lalu. Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dikembalikan kepada Syarifuddin Sudding.

"Kami terima sudahlah Ketumnya Pak OSO (Oesman Sapta Odang), walaupun sudah mengalami penolakan yang besar. Tetapi Sudding dong Sekjennya," ujar Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Menurut Dadang, kepengurusan partai berdasarkan hasil Munaslub 2016 cukup adil untuk kedua pihak. Namun kata dia, permintaan itu ditolak oleh kubu OSO.

Dadang mengatakan, kubu OSO ingin agar kepengurusan Hanura tetap berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham. Ketua umum dijabat oleh OSO dan Sekjen dijabat oleh Herry Lontung.

Saat ini Syarifudin Sudding menjabat sebagai Sekjen Hanura kubu Daryatmo. Sebelumnya ia dipecat sebagai Sekjen Hanura hasil Munaslub 2016 karena dianggap melakukan banyak manuver yang membuat Hanura terbelah dua.

(Baca juga: Rekonsiliasi di Hanura Belum Capai Titik Temu)

Lantaran usulan kubu Daryatmo ditolak, kedua kubu yang sedang berupaya untuk rekonsiliasi pasca sepakat berdamai masih belum menemui titik terang.

Meski begitu, kubu Daryatmo mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memperjuangan kursi Sekjen dijabat oleh Syarifudin Sudding.

Bila terus menerus tak mencapai titik temu, kubu Daryatmo berharap agar Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto turun gunung untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan partai.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto mempertemukan dua Ketua Umum Hanura yang berseberangan yakni Oesman Sapta Odang (OSO) dan Daryatmo di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Wiranto mengatakan bahwa konflik di Partai Hanura sudah selesai pasca-pertemuan antara dirinya, OSO, dan Daryatmo.

"Sudah, sudah selesai. Tidak ada lagi, tidak ada lagi (kubu-kubuan di Hanura)," ujar Wiranto kepada wartawan.

Meski mengatakan bahwa konflik sudah selesai, Wiranto menuturkan bahwa Hanura membentuk satu tim bersama, yang diisi dari kedua belah pihak. Tim itu nantinya akan melalukan komunikasi untuk mengakomodasi kedua kubu.

Kompas TV Wiranto pun optimistis konflik di Hanura segera selesai dalam waktu dekat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.