Ini Usul ke KPU agar Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 Meningkat

Kompas.com - 26/01/2018, 19:11 WIB
Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta KPU RI untuk berkomitmen untuk menjaga keterwakilan perempuan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta KPU RI untuk berkomitmen untuk menjaga keterwakilan perempuan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum diminta untuk menjaga komitmennya dalam memastikan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum tetap terjaga.

Siang ini, Jumat (26/1/2018), Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Maju Perempuan Indonesia (MPI) memberikan sejumlah masukan kepada KPU.

Ketua Presidium Nasional KPP RI GKR Hemas mengatakan, perolehan suara perempuan pada Pemilu 2014 turun signifikan. Dia pun meminta KPU untuk melakukan upaya untuk menjaga keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi.

Misalnya, penempatan satu perempuan di setiap tiga calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini pernah dibuat oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Ini yang harus kita pertahankan. Semoga nanti apa yang menjadi keinginan kita tercapai. Perempuan memperoleh posisi yang lebih baik pada Pemilu 2019," kata Hemas, di Gedung KPU RI.

(Baca juga: Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun)

Sementara itu anggota MPI Titi Anggraini menambahkan, KPU harus mengatur syarat pencalonan, yaitu sekurang-kurangnya 30 persen perempuan di tiap daerah pemilihan (dapil). Ketentuan ini juga pernah ada sebelumnya di PKPU 7/2013.

"Jadi 30 persen di setiap dapil. Bukan di nasional, bukan di provinsi, bukan di kabupaten/kota," kata Titi.

"Ini pernah ada di PKPU 7/2013. Kami mendukung KPU untuk melanjutkan komitmennya," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi itu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, keterwakilan perempuan bisa ditingkatkan dengan cara meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk perempuan.

Evi berharap perempuan bisa mengikuti berbagai agenda KPU, baik di parpol maupun dalam sosialisasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(Baca juga: Caleg Perempuan Bisa Bertambah jika Ada Penyelenggara Pemilu Perempuan)

Sependapat dengan Evi, pegiat pemilu dari Kemitraan Wahidah Suaib mengatakan diseminasi informasi tentang pemilu dapat mendorong keterwakilan perempuan.

"Oleh karena itu, kami tadi menyarankan kepada KPU untuk menciptakan kesetaraan dan keseimbangan dalam memperoleh informasi," kata dia.

Wahidah mengusulkan agar dalam menyelenggarakan agenda-agendanya, KPU tidak hanya mengundang DPP dalam surat undangannya.

"Tapi menuliskan sayap perempuan parpol," ucap Wahidah.

Mayoritas pengurus tingkat pusat dan ketua badan pemenangan pemilu adalah laki-laki. Sehingga, menurut Wahidah, akses perempuan untuk mendapatkan informasi tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X