Imparsial: Jika Usul Mendagri Dipaksakan, Polri Bakal Dicurigai Publik

Kompas.com - 26/01/2018, 14:27 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan  kuliah umum bagi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan di Auditorium Universitas Pertahanan, IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10). Kuliah umum tersebut mengambil tema Kesadaran Bela Negara Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/ama/17.Yulius Satria Wijaya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pertahanan di Auditorium Universitas Pertahanan, IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10). Kuliah umum tersebut mengambil tema Kesadaran Bela Negara Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/ama/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara menuai kritik publik.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, bila rencana Mendagri direalisasikan, maka imbasnya justru akan mengarah kepada institusi Polri.

"Jika rencana itu dipaksakan oleh Mendagri tentu akan menempatkan institusi Polri berada dalam sorotan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

"Bahkan mengundang kecurigaan publik sebagai langkah politik untuk pemenangan kandidat tertentu," sambung Gufron.

(baca: Alasan Kemendagri Anggap Perwira Polri Cocok Pimpin Jabar dan Sumut Selama Pilkada)

Ia menilai, Mendagri memang punya kewenangan untuk menunjuk penjabat sementara kepala daerah untuk menjamin berjalannya roda pemerintahan daerah di tengah bergulirnya pemilihan kepala daerah 2018.

Namun, menurut Gufron, Mendagri sebaiknya tidak menunjuk orang yang bisa menimbulkan sorotan dan polemik di publik sehingga suasana politik menjadi gaduh.

Rencana menunjuk dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara juga dinilai tidak tepat.

"Di dua daerah itu terdapat pasangan calon kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) yang berlatarbelakang TNI/Polri," kata dia.

(baca: Dasar Hukum Kemendagri soal Usulan Dua Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur)

Dengan penempatan petinggi Polri sebagi penjabat sementara kepala daerah, maka dikhawatirkan membuat publik curiga kehadiran petinggi Polri untuk memenangkan salah satu calon pasangan calon kepala daerah tertentu.

Gufron mengusulkan agar Mendagri menggunakan Permendagri No. 74 Tahun 2016 sebagai acuan.

Dalam Pasal 4 ayat 2 dan 3, dinyatakan bahwa pelaksana tugas gubernur berasal dari unsur pejabat pimpinan tinggi Madya Kemendagri atau Pemprov.

(Baca juga : Fahri Hamzah: Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur Bagian dari Konsolidasi Jokowi)

Sementara untuk pelaksana tugas bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov atau Kemendagri.

"Dengan demikian, Mendagri harus menjadikan peraturan itu sebagai rujukan dan tidak melakukan langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik di tingkat publik," ucap Gufron.

Dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.



EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X