Frederich Yunadi Terindikasi Langgar Kode Etik Profesi

Kompas.com - 26/01/2018, 14:10 WIB
Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam. ANTARA FOTO / ELANG SENJAMantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah) mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/1/2018). Tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan perkara KTP Elektronik yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto tersebut resmi ditahan KPK setelah sebelumnya ditangkap KPK pada Jumat (12/1) malam.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi) Hermansyah Dalimi mengatakan, mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, terindikasi melanggar kode etik profesi. 

Hal itu dikatakan Hermansyah saat ditemui di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

"Ada indikasi pelanggaran kode etik dan ada indikasi pelanggaran tata krama dalam menjalankan tugas profesi," kata Hermansyah.

Baca juga: Fredrich Yunadi Heran KPK Sita Surat dari Setya Novanto untuk Jokowi 

Menurut dia, salah satu pelanggaran etik dan tata krama yang dilakukan Frederich, yakni menyebutkan bahwa Novanto tidak bisa dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa seizin Presiden.

Hermansyah mengatakan, tidak ada aturan hukum yang menyebutkan ketentuan ini. Apalagi, untuk kasus tindak pidana korupsi.

"Siapapun tidak ada yang kebal hukum. Khususnya untuk tindak pidana korupsi," kata dia.

Pernyataan Frederich Yunadi itu dinilai menyesatkan dan tidak ada dasarnya dalam ilmu hukum.

Baca: Polisi Tolak Jadi Saksi Meringankan untuk Fredrich Yunadi

Saat ini, Komisi Pengawas (Komwas) Peradi masih mengumpulkan berkas dan data dugaan pelanggaran kode etik Frederich.

"Jadi memang mekanismenya diperiksa dulu oleh Komwas apabila mengandung pelanggaran kode etik baru diserahkan kepada Dewan Kehormatan untuk diadili," ujar Hermansyah.

Sementara, mengenai kapan sidang etik akan digelar, Peradi belum menentukannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X