Presiden Diminta Tolak Usul Mendagri soal Dua Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur

Kompas.com - 26/01/2018, 12:50 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kerja dengan para gubernur dan Ketua DPRD di Istana Negara, Jakarta, (23/1/2018). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo memimpin rapat kerja dengan para gubernur dan Ketua DPRD di Istana Negara, Jakarta, (23/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi meminta Presiden Jokowi menolak usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berencana menunjuk dua petinggi Polri menjadi penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta dua petinggi Polri Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin untuk menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Sebaiknya presiden menolak saja karena kebijakan ini menimbulkan tanda tanya dari masyarakat, dan presiden dianggap pihak yang bertanggung jawab," kata Taufik melalui pesan singkat, Jumat (26/1/2018).

Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri mengurungkan niatnya untuk menunjuk dua petinggi Polri tersebut sebagai penjabat sementara Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.


(Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Penunjukan Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur Cederai Demokrasi)

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

 

Ia menilai banyak PNS eselon I yang berkompeten untuk menempati posisi tersebut.

Politisi Nasdem itu menambahkan pemerintah juga harus menjaga netralitas Polri dalam pilkada.

Ia menilai menunjuk petinggi Polri menjadi penjabat gubernur justru mengganggu upaya menjaga netralitas Polri.

"Mengajukan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur bukan tempat dan saat yang tepat. Bukan hanya polisi, juga perwiwa TNI aktif jangan ditempatkan untuk posisi itu dulu. Hal ini semata-mata untuk menjaga netralitas," tutur dia.

"Kapolri pun telah mengatakan, agar pihak kepolisian untuk menjaga netralitas dalam pilkada ini. Kami meminta, Plt Gubernur hanya untuk pejabat eselon satu di Kemendagri," lanjut dia.

Sebelumnya Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa dua perwira tinggi Polri diusulkan untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018.

(Baca juga: Usulan Mendagri agar Dua Perwira Polri Jadi Penjabat Gubernur Dinilai Rawan)

"Dalam pengarahannya, Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk (diusulkan) memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Martinus di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Martinus, dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Informasi yang saya terima untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Irjen Pol M Iriawan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Pol Martuani Sormin," kata Martinus.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik

RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik

Nasional
Pekan Depan, Jokowi Akan Menginap di Lokasi Ibu Kota Baru

Pekan Depan, Jokowi Akan Menginap di Lokasi Ibu Kota Baru

Nasional
Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Cerita La Sali, Orang Tua Randi yang Mencari Keadilan ke Jokowi

Nasional
Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Komnas HAM: Ada kasus pelanggaran HAM berat, Konflik Agraria dan Intoleransi

Nasional
Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Seorang Anggota Brimob Meninggal Saat Diserang Kelompok MIT di Sulteng

Nasional
Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Puan Minta Watimpres Bantu Presiden Beri Pertimbangan Konkret dan Strategis

Nasional
Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Puan Sebut Putusan Final di Tangan Megawati

Nasional
Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Berkenalan dengan Moda Transportasi Baru, LRT Jabodebek

Nasional
Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Sayangkan Pernyataan Mahfud MD, Kontras: Orang Awam Juga Tahu Ada Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Komnas HAM Minta Pelaku Kekerasan saat Penggusuran Tamansari Diperiksa

Nasional
Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Ini Langkah Mendagri agar Indonesia Jadi Anggota Penuh FATF

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

KPK Dalami Aliran Dana ke Kantong Bupati Lampung Utara Nonaktif

Nasional
Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Saat Pelantikan Wantimpres Molor 25 Menit karena Menunggu Habib Luthfi...

Nasional
Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Jokowi Perintahkan TNI-Polri-BIN Tangkal Gangguan Keamanan Jelang Natal

Nasional
Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Bakal Sediakan BBM Keliling Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X