Alasan Kemendagri Anggap Perwira Polri Cocok Pimpin Jabar dan Sumut Selama Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri punya alasan tersendiri meminta perwira tinggi Kepolisian RI sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Alasannya, pertimbangan keamanan. 

Dua perwira yang diusulkan adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang diproyeksikan menjabat Penjabat Gubernur Jabar dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin yang diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumut.

"Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis  (25/1/2018) malam.

Baca juga: PAN Protes Dua Jenderal Polri Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar akan berakhir pada 13 Juni 2017.

Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut masa jabatannya berakhir pada 17 Juni 2017.

Tjahjo menyontohkan, pada Pilkada 2017, ada dua daerah yang dianggap rawan, yakni Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat.

Kemendagri saat itu juga menunjuk penjabat gubernur dua daerah tersebut dari kalangan TNI-Polri.

Di Aceh, penjabat gubernurnya adalah Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Baca juga: Usulan Dua Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut Belum Final

Sementara itu, di Sulbar, penjabat gubernurnya adalah Irjen Carlo Brix Tewu. Saat itu, Carlo menjabat Plh Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam dan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

"Tidak jadi masalah dan pilkada aman," katanya.

Tjahjo menjamin, perwira TNI-Polri yang akan ditugaskan sebagai penjabat gubernur atau jabatan lain setingkat kepala daerah akan netral selama pilkada.

"TNI, Polri, Kemendagri, aparatur sipil negara (ASN) harus netral. Tahun lalu, ada (penjabat gubernur) TNI, ada Polri juga netral. Aman pilkada," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Meski demikian, Tjahjo menegaskan, usulan dua perwira tinggi Polri ini belum final. Keputusannya ada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Daerah belum tentu di situ (Jabar dan Sumut). Tunggu keppres-nya," kata Tjahjo.

Baca: Fadli Zon Nilai Penunjukan Dua Jenderal Polri Jadi Penjabat Gubernur Rawan Konflik

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan, Jabar dan Sumut termasuk daerah kategori rawan pada Pilkada Serentak 2018.

Menurut Arief, penentuan penjabat Gubernur Jabar menjadi penting karena dekat dengan Ibu Kota dan untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama pilkada.

"Jabar kan melingkupi daerah Ibu Kota sehingga harus dilakukan koordinasi dan komunikasi yang aman dan mantap untuk menjaga keamanan dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pelaksanaan pilkada," kata Arief.