Publik Diminta Tak Khawatir soal Keinginan TNI Dilibatkan Berantas Terorisme

Kompas.com - 25/01/2018, 19:21 WIB
Ratusan personel TNI AD tiba di Poso, Sulawesi Tengah untuk mendukung Operasi Tinombala untuk mengejar kelompok Santoso. Kompas.com/MansurRatusan personel TNI AD tiba di Poso, Sulawesi Tengah untuk mendukung Operasi Tinombala untuk mengejar kelompok Santoso.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta publik tak khawatir ihwal keinginan TNI agar dilibatkan lebih jauh dalam pemberantasan terorisme.

Hal itu untuk menanggapi surat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memberi sejumlah masukan dalam penyusunan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme.

Dalam surat tersebut Hadi mengusulkan penggantian nama undang-undang, definisi terorisme, hingga perumusan tugas TNI.

"Kami menilai kekhawatiran publik bisa dipahami. Namun dengan semakin terbukanya informasi dan transparansi saat ini, kami yakin pelanggaran terhadap hak-hak sipil tidak bisa lagi ditutupi seperti masa lalu," kata Meutya melalui keterangan tertulis, Kamis (25/1/2018).


(Baca juga: Pemerintah Belum Satu Suara soal Pelibatan TNI dalam RUU Anti-terorisme)

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid saat memberikan pernyataan kepada KompasTekno, Rabu (8/6/2016)Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid saat memberikan pernyataan kepada KompasTekno, Rabu (8/6/2016)

Meski demikian, ia menjadikan kekhawatiran publik tersebut menjadi masukan bagi DPR agar memastikan tak ada pelanggaran HAM yang berpotensi terjadi jika TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Ia pun meyakini TNI akan sangat berhati-hati jika nantinya dilibatkan dalam penindakan terorisme. Melalui surat tersebut, Meutya menilai TNI merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara dari gangguan terorisme.

Karena itu ia menilai wajar jika Panglima TNI mengirimkan surat tersebut kepada DPR yang tengah menyusun revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme.

(Baca juga: RUU Anti-Terorisme Ditargetkan Rampung Akhir Desember)

"Sesuai dengan tugas pokok mereka (TNI) yaitu menjaga keutuhan NKRI. Kekhawatiran akan berkembangnya terorisme di Indonesia menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara saat ini," lanjut dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam konferensi persnya (23/1/2018), khawatir dengan adanya Revisi UU Antiterorisme yang sedang dibahas DPR.

Revisi itu dianggap berpotensi melibatkan TNI dalam penanganan kasus terorisme.

Koalisi khawatir jika TNI yang terlibat dalam kehidupan sipil nantinya akan merenggut hak-hak dari masyarakat sipil.

Saat ini pembahasan tentang perubahan UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sedang dibahas di DPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Nasional
Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Nasional
Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Nasional
Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Nasional
Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Nasional
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Nasional
Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Nasional
Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Nasional
Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Nasional
Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Nasional
PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Nasional
Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Nasional
Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Nasional
Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X