Bantah Aliran Korupsi Bakamla, Golkar Sebut Ada yang Lagi Jual Nama

Kompas.com - 25/01/2018, 18:49 WIB
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAAnggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng usai melapor di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/3/2017)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar membantah keras adanya aliran dana suap proyek di Badan Keamanan Laut ( Bakamla) masuk ke kas partai untuk membiayai Munas Golkar.

Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Golkar Melchias Markus Mekeng menilai, ada pihak-pihak yang sedang mencatut nama besar Golkar di proyek Bakamla.

"Kalau yang namanya uang partai itu adalah uang yang masuk ke dalam rekening partai. Jadi kalau uang tidak masuk rekening partai itu hanya orang jual-jual nama," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Kendati mekeng tidak tahu persis siapa pihak-pihak tersebut, namun ia memastikan tidak ada aliran dana suap proyek Bakamla yang masuk ke kas Partai.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, setiap dana acara partai baik Munas, Munaslub, atau Rakornas memiliki tiga sumber.

(Baca juga: Soal Fayakhun Terima Rp 12 M dari Bakamla, Bambang Soesatyo Sebut Bisa Saja Jual Nama Partai)

Pertama yaitu iuran para anggota, kedua berdasarkan sumbangan-sumbangan, dan ketiga berdasarkan sumber dari pemerintah.

"Oleh karena itu kami pastikan tidak ada dana yang masuk ke kas partai yang berasal dari apa yang disampaikan fakta persidangan kemarin itu," kata dia.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi disebut menerima Rp 12 miliar dari proyek pengadaan di Badan Keamaman Laut (Bakamla).

Dari jumlah itu, Fayakhun diketahui pernah meminta agar uang sebesar 300.000 dollar Amerika Serikat dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Uang sebesar itu diminta diberikan secara tunai, guna keperluan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Hal itu terungkap dalam persidangan untuk terdakwa Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
Jusuf Kalla Bercerita, Dia Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Para Staf

Jusuf Kalla Bercerita, Dia Tak Bisa Makan Tanpa Ditemani Para Staf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X