Fadli Zon Nilai Penunjukan Dua Jenderal Polri Jadi Penjabat Gubernur Rawan Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan rencana penunjukan dua petinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta dua petinggi Polri Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin untuk menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Saya pikir ini adalah satu kebijakan yang patut untuk dipertanyakan ya. Biasanya mereka yang ditunjuk untuk menjabat itu adalah mereka yang menjadi pejabat sipil di daerah itu dan menguasai wilayah itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Ia mengatakan semestinya penunjukan Penjabat Gubernur mengedepankan prinsip netralitas dalam pelaksanaan pilkada. Hal itu, kata Fadli, juga akan menimbulkan keraguan publik terhadap penyelenggaraan pilkada yang netral dan transparan.

Baca juga : Dua Petinggi Polri Diusulkan Jadi Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut

Fadli menambahkan, kalaupun alasan penunjukan dua petinggi Polri disebabkan kerawanan pilkada, hal itu juga tidak relevan sebab keamanan menjadi tugas Polri.

"Lah itu (keamanan) kan urusan polisi bukan urusan pejabat gubernur. Itu saya kira logikanya itu harus diselaraskan ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Penjabat gubernur," ucap Fadli.

Ari Maulana karang/kompas.com Asops Polri Irjen Pol Muhammad Iriawan tampak senang melihat motor medis Polres Garut yang disiagakan di Pos Pengamanan Operasi Lilin Polres Garut di Limbangan, Jumat (22/12/2017)

Apalagi, kata Fadli, di Jawa Barat ada petinggi Polri yang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur yakni Irjen (Pol) Anton Charliyan.

Ia khawatir akan terjadi konflik kepentingan karena Iriawan dan Anton pernah sama-sama bertugas di korps Bhayangkara.

Baca juga : Calon Penjabat Gubernur Jabar dan Sumut Tak Cuma dari Polri

Oleh karena itu, ia meminta Tjahjo membatalkan rencana penunjukan Iriawan dan Martuani sebagai Plt gubernur.

"Justru itu bisa terjadi konflik kepentingan. Kan mereka pasti berhubungan. Artinya bisa terkait. Kalaupun misalnya taruhlah yang Penjabat ini bertindak betul-betul adil dan tidak berpihak, tetapi secara image kan bisa menimbulkan sangkaan dan hal-hal yang tidak perlu," lanjut Fadli.

Dian Ardiahanni/Kompas.com Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Martuani Sormin

"Dalam pengarahannya, Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk (diusulkan) memimpin sementara dua wilayah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Martinus di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut Martinus, dua perwira tinggi itu adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

"Informasi yang saya terima untuk Provinsi Jawa Barat, pelaksana tugasnya akan diisi oleh Irjen Pol M Iriawan. Untuk Provinsi Sumatera Utara, direncanakan Irjen Pol Martuani Sormin," kata Martinus.