Tanggapan Novanto soal Penerimaan Uang Fayakhun untuk Munas Golkar

Kompas.com - 25/01/2018, 11:35 WIB
Setya Novanto duduk di kursi pengunjung sidang di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSetya Novanto duduk di kursi pengunjung sidang di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membantah keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang di Badan Keamanan Laut ( Bakamla).

Novanto juga membantah uang korupsi di Bakamla digunakan untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Hal itu dikatakan Novanto sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1/2018).

"Saya tidak pernah tahu urusan Bakamla," kata Novanto.

Baca juga: Golkar Bantah Ada Uang Korupsi Bakamla Danai Munas Partai

Dalam persidangan kasus korupsi di Bakamla, nama Novanto yang disingkat dengan inisial SN disebut oleh saksi.

Nama Novanto juga tertera dalam barang bukti percakapan WhatsApp antara pengusaha dengan anggota Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi.

Selain itu, Fayakhun disebut pernah meminta agar uang sebesar 300.000 dollar Amerika Serikat dibayarkan lebih dulu oleh perusahaan rekanan di Bakamla.

Uang sebesar itu diminta diberikan secara tunai, guna keperluan penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Fakta persidangan itu juga dibantah oleh Novanto.

"Kok selalu menghubungkan nama saya? Apa karena nama Setya Novanto itu. Saya tidak tahu, benar. Jahat juga ya kadang-kadang," kata Novanto.

Baca juga: Ada Nama Setya Novanto dalam Kasus Korupsi di Bakamla

Mantan Ketua DPR yang kini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP itu merasa nama baiknya telah dicemarkan. Meski demikian, Novanto belum berencana melakukan tindakan apapun.

"Ya kadang masih dalam keadaan gini cuma prihatin aja lah, nyebut, nyebut. Tapi kami lihat lah perkembangannya," kata Novanto.

Kompas TV Nama Setya Novanto tak hanya ada pada kasus korupsi e-KTP. Pada persiadangan kasus korupsi pengadaan alat monitoring Bakamla namanya juga muncul.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X