Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Berharap Rekonsiliasi Total untuk Hindari Kegagalan di Pemilu Legislatif 2019

Kompas.com - 25/01/2018, 11:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, menilai kunci keberhasilan partainya untuk lolos dalam pemilu legislatif 2019 ialah rekonsiliasi total pasca-konflik internal.

Menurut dia, hal itu perlu diserukan menanggapi rendahnya elektabilitas Hanura dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana elektabilitas mereka hanya mencapai 0,7 persen.

Hasil itu tentu di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk pemilu legislatif 2019.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kami bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Namun, Dadang menegaskan, rekonsiliasi harus dilakukan menyeluruh sehingga pemecatan di level daerah oleh kepengurusan pusat saat ini harus dihentikan.

Jika pemecatan terus dilakukan akan berdampak pada elektabilitas Hanura sebab mereka memiliki jaringan di daerah.

Ia pun meminta kepengurusan agar dikembalikan kepada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

(Baca juga: Dua Kubu Hanura Damai, OSO Ucap Alhamdulillah, Daryatmo Bilang Menuju Islah)

 

Bila tidak, ia meyakini Hanura akan sulit mengatrol elekabilitasnya lantaran mereka yang dipecat akan merongrong partai dengan membentuk barisan sakit hati.

Dadang mengingatkan tak ada kelompok yang boleh merasa menang dan kalah setelah rekonsiliasi kemarin demi menyolidkan partai.

"Jadi hentikan pemecatan! Hentikan Musdalub dan muscablub! Pasti Hanura akan menjadi besar," lanjut dia.

Selain Hanura, ada 4 parpol lain yang juga terancam tak lolos ke parlemen berdasarkan hasil survei LSI. Keempat parpol tersebut yakni PPP dengan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, dan Nasdem 4,2 persen, dan PAN 2,0 persen.

Namun, karena margin of error survei ini 2,9 persen, maka perolehan NasDem masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2018 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 7-14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.

Kompas TV Lembaga survei Indo Barometer memperlihatkan elektabilitas Joko Widodo masih mengungguli beberapa nama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com