Hanura Berharap Rekonsiliasi Total untuk Hindari Kegagalan di Pemilu Legislatif 2019

Kompas.com - 25/01/2018, 11:17 WIB
Wasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, menilai kunci keberhasilan partainya untuk lolos dalam pemilu legislatif 2019 ialah rekonsiliasi total pasca-konflik internal.

Menurut dia, hal itu perlu diserukan menanggapi rendahnya elektabilitas Hanura dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana elektabilitas mereka hanya mencapai 0,7 persen.

Hasil itu tentu di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk pemilu legislatif 2019.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kami bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Namun, Dadang menegaskan, rekonsiliasi harus dilakukan menyeluruh sehingga pemecatan di level daerah oleh kepengurusan pusat saat ini harus dihentikan.

Jika pemecatan terus dilakukan akan berdampak pada elektabilitas Hanura sebab mereka memiliki jaringan di daerah.

Ia pun meminta kepengurusan agar dikembalikan kepada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

(Baca juga: Dua Kubu Hanura Damai, OSO Ucap Alhamdulillah, Daryatmo Bilang Menuju Islah)

 

Bila tidak, ia meyakini Hanura akan sulit mengatrol elekabilitasnya lantaran mereka yang dipecat akan merongrong partai dengan membentuk barisan sakit hati.

Dadang mengingatkan tak ada kelompok yang boleh merasa menang dan kalah setelah rekonsiliasi kemarin demi menyolidkan partai.

"Jadi hentikan pemecatan! Hentikan Musdalub dan muscablub! Pasti Hanura akan menjadi besar," lanjut dia.

Selain Hanura, ada 4 parpol lain yang juga terancam tak lolos ke parlemen berdasarkan hasil survei LSI. Keempat parpol tersebut yakni PPP dengan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, dan Nasdem 4,2 persen, dan PAN 2,0 persen.

Namun, karena margin of error survei ini 2,9 persen, maka perolehan NasDem masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2018 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 7-14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X