Kompas.com - 25/01/2018, 11:17 WIB
Wasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, menilai kunci keberhasilan partainya untuk lolos dalam pemilu legislatif 2019 ialah rekonsiliasi total pasca-konflik internal.

Menurut dia, hal itu perlu diserukan menanggapi rendahnya elektabilitas Hanura dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana elektabilitas mereka hanya mencapai 0,7 persen.

Hasil itu tentu di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk pemilu legislatif 2019.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kami bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Namun, Dadang menegaskan, rekonsiliasi harus dilakukan menyeluruh sehingga pemecatan di level daerah oleh kepengurusan pusat saat ini harus dihentikan.

Jika pemecatan terus dilakukan akan berdampak pada elektabilitas Hanura sebab mereka memiliki jaringan di daerah.

Ia pun meminta kepengurusan agar dikembalikan kepada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

(Baca juga: Dua Kubu Hanura Damai, OSO Ucap Alhamdulillah, Daryatmo Bilang Menuju Islah)

 

Bila tidak, ia meyakini Hanura akan sulit mengatrol elekabilitasnya lantaran mereka yang dipecat akan merongrong partai dengan membentuk barisan sakit hati.

Dadang mengingatkan tak ada kelompok yang boleh merasa menang dan kalah setelah rekonsiliasi kemarin demi menyolidkan partai.

"Jadi hentikan pemecatan! Hentikan Musdalub dan muscablub! Pasti Hanura akan menjadi besar," lanjut dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.