Kompas.com - 24/01/2018, 20:00 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana menyatakan, semestinya komitmen Presiden Joko Widodo untuk meminta menteri tidak rangkap jabatan dengan pengurus partai politik diberlakukan adil.

Saat ini, Jokowi mengizinkan dua menterinya untuk aktif sebagai pengurus Partai Golkar, bahkan salah satunya menjabat ketua umum.

Dadang mengatakan, Partai Hanura sudah memberikan contoh melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang melepas jabatannya sebagai ketua umum saat ditunjuk untuk masuk ke dalam kabinet.

Karena itu, Dadang juga mengharapkan partai lain konsisten menjalankan larangan menterinya di kabinet untuk rangkap jabatan.

"Tidak boleh ada diskriminasi, semua golongan harus dilayani. Berbicara partai pasti ada konflik kepentingan. Lebih ideal semua menteri yang rangkap jabatan mesti melepas salah satu," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

(Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Pertegas Apa Rangkap Jabatan Bisa untuk Selain Golkar)

Saat ditanya konsistensi Jokowi dalam menegakan aturan tersebut yang mulai melemah, Dadang meyakini Presiden Jokowi akan tetap konsisten dengan komitmennya.

Menurut dia, saat ini Jokowi sedang memberikan kesempatan bagi Partai Golkar untuk membenahi internalnya usai pergantian kepengurusan.

"Saya masih percaya sama Jokowi. Beliau masih memberikan rangkap jabatan untuk menata dulu," ucap Dadang.

"Mohon maaf mereka (Golkar) kan baru selesai dari konflik. Mungkin itu diberikan ruang dan jika sudah established baru (dijalankan). Saya sarankan ini enggak boleh berlarut-larut," kata dia.

(Baca juga: Idrus Marham Rangkap Jabatan, Istana Sebut Asal Bukan Ketum Parpol)

Dalam Kabinet Kerja saat ini, ada dua menteri yang tercatat sebagai pengurus aktif DPP Partai Golkar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tercatat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Selain itu, ada sejumlah menteri yang tadinya aktif sebagai pengurus partai, kemudian memilih nonaktif saat ditunjuk menjadi pembantu Presiden.

Beberapa di antaranya adalah Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Maharani yang dinonaktifkan PDI-P, dan Menko Polhukam Wiranto yang tak lagi menjadi Ketua Umum Partai Hanura.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan kepengurusan baru partai berlambang beringin.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.