Soal Rangkap Jabatan, Politisi Hanura Minta Tak Ada Diskriminasi

Kompas.com - 24/01/2018, 20:00 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana menyatakan, semestinya komitmen Presiden Joko Widodo untuk meminta menteri tidak rangkap jabatan dengan pengurus partai politik diberlakukan adil.

Saat ini, Jokowi mengizinkan dua menterinya untuk aktif sebagai pengurus Partai Golkar, bahkan salah satunya menjabat ketua umum.

Dadang mengatakan, Partai Hanura sudah memberikan contoh melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang melepas jabatannya sebagai ketua umum saat ditunjuk untuk masuk ke dalam kabinet.

Karena itu, Dadang juga mengharapkan partai lain konsisten menjalankan larangan menterinya di kabinet untuk rangkap jabatan.

"Tidak boleh ada diskriminasi, semua golongan harus dilayani. Berbicara partai pasti ada konflik kepentingan. Lebih ideal semua menteri yang rangkap jabatan mesti melepas salah satu," kata Dadang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

(Baca juga: Politisi PDI-P Minta Jokowi Pertegas Apa Rangkap Jabatan Bisa untuk Selain Golkar)

Saat ditanya konsistensi Jokowi dalam menegakan aturan tersebut yang mulai melemah, Dadang meyakini Presiden Jokowi akan tetap konsisten dengan komitmennya.

Menurut dia, saat ini Jokowi sedang memberikan kesempatan bagi Partai Golkar untuk membenahi internalnya usai pergantian kepengurusan.

"Saya masih percaya sama Jokowi. Beliau masih memberikan rangkap jabatan untuk menata dulu," ucap Dadang.

"Mohon maaf mereka (Golkar) kan baru selesai dari konflik. Mungkin itu diberikan ruang dan jika sudah established baru (dijalankan). Saya sarankan ini enggak boleh berlarut-larut," kata dia.

(Baca juga: Idrus Marham Rangkap Jabatan, Istana Sebut Asal Bukan Ketum Parpol)

Dalam Kabinet Kerja saat ini, ada dua menteri yang tercatat sebagai pengurus aktif DPP Partai Golkar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tercatat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sedangkan Menteri Sosial Idrus Marham tercatat sebagai Koordinator Bidang Eksekutif dan Legislatif.

Selain itu, ada sejumlah menteri yang tadinya aktif sebagai pengurus partai, kemudian memilih nonaktif saat ditunjuk menjadi pembantu Presiden.

Beberapa di antaranya adalah Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Maharani yang dinonaktifkan PDI-P, dan Menko Polhukam Wiranto yang tak lagi menjadi Ketua Umum Partai Hanura.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X