Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com – Pilkada serentak 2018 masih dibayangi munculnya isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun seberapa besar potensinya?

Pengamat politik sekaligus Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan meyakini, potensi isu SARA atau politik identitas di Pilkada serentak 2018 minim.

“Saya kira kita bisa bergembiralah di Pilkada 2018 itu dilihat dari segi perilaku politik,” ujarnya dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dua faktor

Menurut Djayadi, ada dua fakltor utama yang menentukan kemunculan politik identitas dengan berbagai isu SARA muncul dalam Pilkada. Kedua faktor itu harus terpenuhi.

Pertama yaitu syarat Pilkada yang kompetitif yang berarti tidak ada pihak yang dominan dalam Pilkada. Bila pertarungan kompetitif atau apple to apple, maka politik identitas bisa menjadi dasar penentu orang untuk memenangkan satu calon.

Baca juga : Kehidupan Bandung Cindy, Politik Identitas, dan Fenomena Ridwan Kamil

Selain itu, tingkat kompetitif yang memunculkan politik identitas juga bisa muncul apabila kelompok yang bertarung dalam Pilkada memiliki perasaan bahwa identitasnya sedang menjadi pertaruhan.

Kedua, yaitu polarisasi pasangan calon dan pendukungnya. Polarisasi pasangan calon yaitu terkotak-kotaknya calon kepala daerah bisa berdasarkan suku atau agama. Sementara polarisasi dukungan yaitu terbaginya kekuatan politik yang saling berhadapan satu sama lain.

Pilkada 2018

Pada pilkada 2018 terdapat 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sekitar 17 di antaranya yaitu pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi.

Menurut Djayadi, dari 17 provinsi, 10 di antaranya tidak ada petanaha. Dengan demikan persaingan di 10 provinsi tersebut akan ketat karena tidak ada yang dominan.

Kompetisi pilkada yang ketat juga diyakini akan terjadi di dua provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara dan Riau.

Meski petahana maju lagi, namun tidak ada pasangan yang dominan. Sebab, petahana yang maju kembali di pilkada dua provinsi tersebut adalah wakil gubernur, bukan gubernurnya.

Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi

Dari sisi ini, 12 dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada 2018 sudah memenuhi faktor pertama yaitu Pilkada yang kompetitif.

Namun bila dihadapkan kepada faktor yang kedua yaitu polarisasi, maka potensi munculnya politik identitas menjadi minim.

Di Jawa Barat misalnya, dukungan partai politik lebih cair sehingga tidak terjadi polarisasi dukungan yang besar kepada calon kepala daerah. Selain itu, calon kepala daerahnya juga seragam yakni semuanya islam dan masing-masing pasangan memiliki calon yang berasal dari suku mayoritas yakni Sunda.

Sementara itu di Kalimantan Barat, provinsi yang disebut memiliki potensi besar munculnya politik identitas, juga tidak memenuhi dua faktor di atas. Polarisasi yang terjadi kata Djayadi yaitu melayu dan non melayu, namun dari sisi dukungan, partai politiknya juga lebih cair.

Baca juga : Politik Identitas Dikhawatirkan Potensial di Pilgub Jabar 2018

“Maka kalau disebut adanya ancaman kayanya tidak terlalu tinggi,” kata dia.

Potret yang kurang lebih sama juga hampir terjadi di pilkada tingkat kabupaten atau kota. Satu daerah yang paling rawan politik identitas yaitu Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Djayadi mengatakan bahwa situasi politik di Mamasa mirip dengan Jakarta jelang Pilkada 2017 lalu. Saat ini kata dia, Petahana adalah Islam sementara hampir 70 persen masyarakat Mamasa adalah Kristen.

Namun potensi politik identitas di Pilkada Mamasa juga menjadi tidak ada sebab perkembangan terbaru hanya ada calon tunggal yang akan maju dalam Pilkada Mamasa 2018.