Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Politik SARA di Pilkada 2018 Diyakini Minim, Kenapa?

Kompas.com - 24/01/2018, 18:56 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comPilkada serentak 2018 masih dibayangi munculnya isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Namun seberapa besar potensinya?

Pengamat politik sekaligus Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan meyakini, potensi isu SARA atau politik identitas di Pilkada serentak 2018 minim.

“Saya kira kita bisa bergembiralah di Pilkada 2018 itu dilihat dari segi perilaku politik,” ujarnya dalam acara diskusi di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Dua faktor

Menurut Djayadi, ada dua fakltor utama yang menentukan kemunculan politik identitas dengan berbagai isu SARA muncul dalam Pilkada. Kedua faktor itu harus terpenuhi.

Pertama yaitu syarat Pilkada yang kompetitif yang berarti tidak ada pihak yang dominan dalam Pilkada. Bila pertarungan kompetitif atau apple to apple, maka politik identitas bisa menjadi dasar penentu orang untuk memenangkan satu calon.

Baca juga : Kehidupan Bandung Cindy, Politik Identitas, dan Fenomena Ridwan Kamil

Selain itu, tingkat kompetitif yang memunculkan politik identitas juga bisa muncul apabila kelompok yang bertarung dalam Pilkada memiliki perasaan bahwa identitasnya sedang menjadi pertaruhan.

Kedua, yaitu polarisasi pasangan calon dan pendukungnya. Polarisasi pasangan calon yaitu terkotak-kotaknya calon kepala daerah bisa berdasarkan suku atau agama. Sementara polarisasi dukungan yaitu terbaginya kekuatan politik yang saling berhadapan satu sama lain.

Pilkada 2018

Pada pilkada 2018 terdapat 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Sekitar 17 di antaranya yaitu pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi.

Menurut Djayadi, dari 17 provinsi, 10 di antaranya tidak ada petanaha. Dengan demikan persaingan di 10 provinsi tersebut akan ketat karena tidak ada yang dominan.

Kompetisi pilkada yang ketat juga diyakini akan terjadi di dua provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara dan Riau.

Meski petahana maju lagi, namun tidak ada pasangan yang dominan. Sebab, petahana yang maju kembali di pilkada dua provinsi tersebut adalah wakil gubernur, bukan gubernurnya.

Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi

Dari sisi ini, 12 dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada 2018 sudah memenuhi faktor pertama yaitu Pilkada yang kompetitif.

Namun bila dihadapkan kepada faktor yang kedua yaitu polarisasi, maka potensi munculnya politik identitas menjadi minim.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com