Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: PDI-P dan Golkar Akan Bersaing pada Pemilu 2019

Kompas.com - 24/01/2018, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar diprediksi akan bersaing dalam Pemilu Legislatif 2019.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Januari 2018 menunjukkan hanya dua partai politik ini yang memilki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara Pemilu Legislatif 2014.

"Kemungkinan tren persaingan ini akan terus berlanjut sampai Pemilu Legislatif 2019 digelar satu tahun dari sekarang," kata peneliti LSI, Rully Akbar, saat merilis hasil surveinya di kantor LSI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

PDI-P, berdasarkan survei LSI, memperoleh suara 22,2 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara partai banteng pada Pemilu Legislatif 2014 sebesar 18,95 persen.

Sementara Partai Golkar memperoleh 15,5 persen suara di survei LSI. Angka ini lebih tinggi dari perolehan suara partai beringin di Pemilu Legislatif 2014 lalu, yakni 14,75 persen.

"Sementara partai lain cenderung stagnan dan turun suaranya dibandingkan dengan hasil Pemilu Legislatif 2014," kata Rully.

(Baca juga: Survei LSI: Airlangga Paling Didukung Akar Rumput Jadi Ketum Golkar)

Menurut Rully, persaingan PDI-P dan Golkar dalam memperebutkan suara pemilih sudah terlihat dari sekarang.

Suara Golkar terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, sementara PDI-P mengalami penurunan.

Pada survei LSI Agustus 2017, elektabilitas partai Golkar hanya 11,6 persen. Pada Desember 2017, elektabilitas Golkar naik menjadi 13,8 persen dan Januari 2018 naik lagi menjadi 15,5 persen.

Sementara itu, elektabilitas PDI-P justru mengalami penurunan. Pada survei LSI Agustus 2017, elektabilitas PDI-P berada di angka 28,3 persen.

Pada Desember 2017, elektabilitas PDI-P justru mengalami penurunan, yaitu di angka 22,7 persen. Pada Januari 2018, elektabilitas PDI-P kembali menurun ke angka 22,2 persen.

(Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Golkar Disalip Gerindra)

Menurut Rully, ada sejumlah alasan yang bisa menjelaskan kenaikan suara Golkar dan penurunan suara PDI-P.

Pertama, pemilih Golkar yang sebelumnya lari ke partai lain, terutama PDI-P, kembali ke partai beringin. Ini terjadi setelah pergantian kepemimpinan dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

"Migrasi pemilih antara PDI-P dan Golkar bisa terjadi karena kedua partai ini memiliki platform partai yang sama, yaitu nasionalis, dan memiliki basis dukungan tradisional yang sama, yaitu pemilih menengah bawah," katanya.

Selain itu, menurut dia, ada juga faktor kemesraan antara Golkar dan Jokowi yang ditandai dengan masuknya lagi kader Golkar ke kabinet. Belakangan, Jokowi menarik kader Golkar Idrus Marham  menjadi Menteri Sosial.

"Golkar bisa imbangi asosiasi Jokowi dengan PDI-P dan kinerja positif Jokowi berdampak pada partai yang terasosiasi dengan Jokowi," ucapnya.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2014 dengan responden 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 provinsi dari 7 sampai 14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.

Kompas TV Lembaga survei Indo Barometer memperlihatkan elektabilitas Joko Widodo masih mengungguli beberapa nama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com