Kompas.com - 24/01/2018, 07:44 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham. Fabian Januarius KuwadoMenteri Sosial Idrus Marham.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru ditunjuk sebagai menteri sosial, Idrus Marham langsung menjadi sorotan. Ia menuai kritik karena merangkap jabatan di Partai Golkar.

Saat dilantik jadi mensos, Idrus masih menjabat Sekjen Partai Golkar.

Namun, ia berjanji akan melepas jabatan itu bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan baru oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Saat kepengurusan baru Golkar diumumkan Airlangga, Senin (22/1/2017) lalu, nama Idrus Marham memang tak lagi menempati posisi sekjen.
Namun, ia mempunyai struktur baru di pengurus harian Partai Golkar, yakni sebagai Koordinator bidang Eksekutif-Legislatif.

Baca juga: PDI-P Nilai Kebijakan Rangkap Jabatan Bagian dari Konsolidasi Politik

Meski demikian, Idrus merasa tak masalah dirinya rangkap jabatan.

"Saya kira enggak ada masalah, karena bidang saya itu kan terkait apa yang saya lakukan sekarang. Dan itu adalah hubungan antara lembaga eksekutif legislatif dan lembaga partai," kata Idrus, di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018) malam. 

"Jadi itu keseharian memang sudah menjadi bidang tugas saya sehingga tidak ada masalah," tambah dia.

Idrus yakin, jabatan barunya di Partai Golkar tidak akan mengganggu tugasnya sebagai Menteri Sosial.

Menurut dia, posisinya di kepengurusan Golkar saat ini, tidak melanggar komitmen Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan.

Baca juga: PDI-P: Tak Masalah Rangkap Jabatan asal...

"Oh enggak, itu kan kita artinya bahwa selama tugas itu memperkuat, itu artinya mendorong kami untuk mencoba agar supaya kegiatan kami baik di Kementerian maupun dalam konsolidasi lembaga akan semakin efektif dan produktif," kata dia.

Selain Idrus, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga rangkap jabatan di kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Jokowi beralasan, sulit mencari pengganti Airlangga dalam sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun. 

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan di struktur kepengurusan Golkar yang baru.

Kompas TV Usai serah terima jabatan, Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan mengharapkan dukungan dari seluruh lini di kementerian.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.