Kata Idrus Marham soal Rangkap Jabatan

Kompas.com - 24/01/2018, 07:44 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham. Fabian Januarius KuwadoMenteri Sosial Idrus Marham.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru ditunjuk sebagai menteri sosial, Idrus Marham langsung menjadi sorotan. Ia menuai kritik karena merangkap jabatan di Partai Golkar.

Saat dilantik jadi mensos, Idrus masih menjabat Sekjen Partai Golkar.

Namun, ia berjanji akan melepas jabatan itu bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan baru oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Saat kepengurusan baru Golkar diumumkan Airlangga, Senin (22/1/2017) lalu, nama Idrus Marham memang tak lagi menempati posisi sekjen.
Namun, ia mempunyai struktur baru di pengurus harian Partai Golkar, yakni sebagai Koordinator bidang Eksekutif-Legislatif.

Baca juga: PDI-P Nilai Kebijakan Rangkap Jabatan Bagian dari Konsolidasi Politik

Meski demikian, Idrus merasa tak masalah dirinya rangkap jabatan.

"Saya kira enggak ada masalah, karena bidang saya itu kan terkait apa yang saya lakukan sekarang. Dan itu adalah hubungan antara lembaga eksekutif legislatif dan lembaga partai," kata Idrus, di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018) malam. 

"Jadi itu keseharian memang sudah menjadi bidang tugas saya sehingga tidak ada masalah," tambah dia.

Idrus yakin, jabatan barunya di Partai Golkar tidak akan mengganggu tugasnya sebagai Menteri Sosial.

Menurut dia, posisinya di kepengurusan Golkar saat ini, tidak melanggar komitmen Jokowi yang melarang menteri rangkap jabatan.

Baca juga: PDI-P: Tak Masalah Rangkap Jabatan asal...

"Oh enggak, itu kan kita artinya bahwa selama tugas itu memperkuat, itu artinya mendorong kami untuk mencoba agar supaya kegiatan kami baik di Kementerian maupun dalam konsolidasi lembaga akan semakin efektif dan produktif," kata dia.

Selain Idrus, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga rangkap jabatan di kabinet sebagai Menteri Perindustrian. Jokowi beralasan, sulit mencari pengganti Airlangga dalam sisa masa pemerintahan yang tinggal satu setengah tahun. 

Ada juga Kepala BNP2TKI Nusron Wahid yang masih menjabat sebagai Ketua Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan di struktur kepengurusan Golkar yang baru.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X