Kompas.com - 22/01/2018, 17:17 WIB
Pasha Ungu memberikan keterangan terkait persalinan anak keempat yang lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017). KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWANPasha Ungu memberikan keterangan terkait persalinan anak keempat yang lahir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto membela kadernya, Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha "Ungu", yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu.

Pasha menjadi sorotan karena gaya rambut kuncirnya. Namun, Yandri menilai gaya itu wajar mengingat mantan vokalis grup band Ungu itu adalah seorang pekerja seni.

"Pasha kan orang seni. Kalau dia melakukan otak-atik penampilannya saya kira wajar-wajar saja," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Hal yang terpenting, lanjut Yandri, gaya penampilan Pasha itu tidak mengganggu tugasnya sebagai kepala daerah. Selain itu, gaya Pasha juga tidak boleh mengganggu masyarakat di daerahnya.

"Orang terganggu enggak? Saya kira tanya saja rakyat Palu," ucap Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.

(Baca juga: Mendagri Anggap Gaya Rambut Sigit "Pasha Ungu" Purnomo Tak Salahi Aturan)

Lebih lanjut Yandri menegaskan bahwa gaya rambut kepala daerah tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan dibawahnya. Oleh karena itu, Pasha tidak melakukan pelanggaran apa pun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau mau menegor buka dulu dong aturan-aturan, ada enggak yang dilanggar. Kalau diatur tata rambut, mungkin di Kemendagri ada dirjen salon," kata anggota Komisi II DPR ini.

Pasha menjadi perbincangan warganet usai menjadi bintang tamu di salah satu program televisi.

Pasha tampak rapi hadir mengenakan pakaian dinasnya. Akan tetap, sebaliknya, gaya rambut Pasha justru menuai kontroversi.

Itu karena Pasha memangkas habis rambut kepala bagian samping dan meninggalkan sedikit rambut di bagian atasnya. Lalu, sisa rambut tersebut diikat ke bagian belakang.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebelumnya angkat bicara soal gaya rambut Pasha. Meski menuai kontroversi, kata Tjahjo, gaya rambut Pasha tak menyalahi aturan yang mengikat seorang kepala daerah.

"Dari foto yang beredar tidak menyalahi undang-undang atau peraturan. Seragam sudah benar, potongan rambut wajar," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (22/1/2018).

Bahkan kata Tjahjo, terpenting rambut kepala daerah tersebut tak gondrong atau panjang. Karenanya ia tak masalah dengan gaya rambut Pasha itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden Soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Upaya Pemulangan Adelin Lis ke Jakarta dan Momentum Buka Kasus Kehutanan yang Terbengkalai

Nasional
Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Satgas: Apa Pun Varian Virus Corona, yang Perlu Dilakukan Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

KPK Sebut Belum Terima LHKPN KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Kasus Covid-19 Merebak di DPR: 11 Anggota Positif, 3 Komisi Tiadakan Rapat Secara Fisik

Nasional
10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

10 Daerah Ini Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X