Kompas.com - 22/01/2018, 16:17 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakaran Kementerian Hukum dan HAM menambah 14.000 petugas rutan dan lapas baru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2017. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap mereka menjadi bagian dari penggerak perubahan budaya negatif di lapas. Jangan justru terseret dalam pusaran permainan tersebut.

"Aku titipkan sama kamu semua supaya kamu jangan terlibat dalam permainan yang selama ini terjadi di lapas," ujar Yasonna kepada ribuan CPNS Kemenkumham di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Yasonna mengatakan, berbagai permasalahan di lapas, mulai dari kerusuhan hingga peredaran narkoba di balik jeruji salah satunya akibat lemahnya pengawasan petugas. Satu lapas berisi 3.500 narapidana hanya dijaga 17 hingga 20 sipir per shift

Baca juga : Seorang Sipir Rutan Mamuju Utara Diciduk Saat Asyik Pesta Narkoba

"Rasionya sangat mengerikan. Maka kita minta tambahan tenaga untuk penjaga lapas," kata Yasonna.

Yasonna kemudian meminta tambahan kuota kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dikabulkan. Anggaran untuk tambahan personel tersebut tidak sedikit. Oleh karena itu, Yasonna meminta penjaga tahanan yang baru untuk tidak menyia-nyiakan amanat yang diberikan padanya.

"Kamu saya terima dengan bersih, maka saya menuntut kamu sekarang untuk tetap menjadi bersih," kata Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya penambahan sipir, maka tak ada lagi alasan kekurangan sumber daya manusia jika kembali terjadi permasalahan di lapas berkaitan pengawasan. Yasonna juga menekankan pada seluruh CPNS bahwa ia akan menindak tegas bawahannya yang terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Itu berarti saudara mengubur masa depan. Saya tidak segan-segan melakukan tindakan keras berupa pemecatan dengan tidak hormat," kata Yasonna.

Kompas TV Polisi Periksa Sipir Terkait Pungli di Lapas Palembang


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.