Kompas.com - 22/01/2018, 16:17 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakaran Kementerian Hukum dan HAM menambah 14.000 petugas rutan dan lapas baru dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2017. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap mereka menjadi bagian dari penggerak perubahan budaya negatif di lapas. Jangan justru terseret dalam pusaran permainan tersebut.

"Aku titipkan sama kamu semua supaya kamu jangan terlibat dalam permainan yang selama ini terjadi di lapas," ujar Yasonna kepada ribuan CPNS Kemenkumham di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Yasonna mengatakan, berbagai permasalahan di lapas, mulai dari kerusuhan hingga peredaran narkoba di balik jeruji salah satunya akibat lemahnya pengawasan petugas. Satu lapas berisi 3.500 narapidana hanya dijaga 17 hingga 20 sipir per shift

Baca juga : Seorang Sipir Rutan Mamuju Utara Diciduk Saat Asyik Pesta Narkoba

"Rasionya sangat mengerikan. Maka kita minta tambahan tenaga untuk penjaga lapas," kata Yasonna.

Yasonna kemudian meminta tambahan kuota kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dikabulkan. Anggaran untuk tambahan personel tersebut tidak sedikit. Oleh karena itu, Yasonna meminta penjaga tahanan yang baru untuk tidak menyia-nyiakan amanat yang diberikan padanya.

"Kamu saya terima dengan bersih, maka saya menuntut kamu sekarang untuk tetap menjadi bersih," kata Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya penambahan sipir, maka tak ada lagi alasan kekurangan sumber daya manusia jika kembali terjadi permasalahan di lapas berkaitan pengawasan. Yasonna juga menekankan pada seluruh CPNS bahwa ia akan menindak tegas bawahannya yang terlibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

"Itu berarti saudara mengubur masa depan. Saya tidak segan-segan melakukan tindakan keras berupa pemecatan dengan tidak hormat," kata Yasonna.

Kompas TV Polisi Periksa Sipir Terkait Pungli di Lapas Palembang


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

UPDATE 8 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,40 Persen

Nasional
Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru, Sido Muncul Salurkan Produk Senilai Rp 210 Juta

BrandzView
Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.