Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Rombak Kepengurusan, Bagaimana Proses Verifikasi di KPU?

Kompas.com - 22/01/2018, 16:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar baru saja mengumumkan kepengurusan baru di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Sebagaimana diketahui, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018, Partai Golkar dan 11 partai lama peserta Pemilu 2014 juga wajib mengikuti tahapan verifikasi faktual untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Dengan adanya perubahan kepengurusan ini, lantas bagaimana proses verifikasi faktual partai berlambang beringin itu?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pada prinsipnya pergantian atau perubahan kepengurusan merupakan urusan internal partai politik.

Perubahan kepengurusan tersebut lantas diminta untuk segera disahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Surat keputusan Kemenkumham terbaru itu yang akan menjadi dasar bagi KPU untuk verifikasi faktual kepengurusan di tingkat DPP," kata Hasyim, saat ditemui di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (22/1/2018).

(Baca juga: Ini Struktur Kepengurusan Baru Golkar)

Namun, apabila perubahan kepengurusan terjadi di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, maka KPU akan melihat berdasarkan AD/ART masing-masing parpol, pihak mana yang mengeluarkan SK untuk pergantian kepengurusan tersebut.

"Misalnya kalau perubahan kepengurusan tingkat provinsi SK-nya DPP, maka kemudian yang akan kami pastikan adalah apakah ada perubahan SK DPP tentang kepengurusan parpol di tingkat daerah," ucap Hasyim.

Sementara itu, apabila SK Kemenkumham yang baru untuk kepengurusan DPP belum juga keluar, Hasyim menegaskan, KPU akan memverifikasi orang-orangnya atau pengurus sesuai dengan SK lama.

Ditemui di tempat terpisah, Komisiner KPU Ilham Saputra memperkirakan Partai Golkar segera akan memproses pengesahan kepengurusan yang baru ke Kemenkumham.

"Cepat kok mereka mengurusnya (SK), kan juga relatif tidak ada masalah di internal," kata Ilham.

(Baca juga: KPU Harusnya Tak Sulit Laksanakan Putusan MK soal Verifikasi Parpol)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menambah satu kursi lagi di kabinet untuk Partai Golkar. Jokowi juga mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com