Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

Kompas.com - 22/01/2018, 15:53 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com -- Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sudah membantahnya, namun tudingan bahwa dia meminta mahar politik dalam Pilkada serentak 2018 ini terus mengemuka.

Sudewa, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menuding, Oesman mematok harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Hanura pada Pilkada 2018, baik sebagai calon anggota legislatif daerah maupun bakal calon kepala daerah.

"Mahar bagi calon DPRD kabupaten/kota itu per kursi dipatok Rp 350 juta. Itu minimal ya," ujar Sudewa di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018) siang.

"Bakal calon kepala daerah juga begitu. Dia sudah keluarkan surat rekomendasi kepada si A, tapi kalau calon B mau bayar lebih tinggi dari itu, dia keluarkan rekomendasi lagi," lanjut dia.


Baca juga : OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Maka, tak heran jika ditemukan surat rekomendasi ganda Partai Hanura di sejumlah kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Contohnya di Padang. Lima anggota DPRD. Karena calon tersebut tak dapat memenuhi target dari ketua umum, angka sekian, maka Hanura tidak mengeluarkan surat rekomendasi," lanjut Sudewa.

Bahkan, tidak penting apakah calon tersebut sebenarnya memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Sudewa menuding, jika calon tersebut tidak memberikan mahar politik ke Oesman, maka dia tidak akan mendapatkan surat rekomendasi.

Sudewa siap jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, beberapa orang yang gagal mendapatkan surat rekomendasi Hanura gara-gara tidak mampu memenuhi mahar politik, akan buka-bukaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebelumnya telah membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebaliknya, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X