Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

Kompas.com - 22/01/2018, 15:53 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sudah membantahnya, namun tudingan bahwa dia meminta mahar politik dalam Pilkada serentak 2018 ini terus mengemuka.

Sudewa, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menuding, Oesman mematok harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Hanura pada Pilkada 2018, baik sebagai calon anggota legislatif daerah maupun bakal calon kepala daerah.

"Mahar bagi calon DPRD kabupaten/kota itu per kursi dipatok Rp 350 juta. Itu minimal ya," ujar Sudewa di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018) siang.

"Bakal calon kepala daerah juga begitu. Dia sudah keluarkan surat rekomendasi kepada si A, tapi kalau calon B mau bayar lebih tinggi dari itu, dia keluarkan rekomendasi lagi," lanjut dia.

Baca juga : OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Maka, tak heran jika ditemukan surat rekomendasi ganda Partai Hanura di sejumlah kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Contohnya di Padang. Lima anggota DPRD. Karena calon tersebut tak dapat memenuhi target dari ketua umum, angka sekian, maka Hanura tidak mengeluarkan surat rekomendasi," lanjut Sudewa.

Bahkan, tidak penting apakah calon tersebut sebenarnya memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Sudewa menuding, jika calon tersebut tidak memberikan mahar politik ke Oesman, maka dia tidak akan mendapatkan surat rekomendasi.

Sudewa siap jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, beberapa orang yang gagal mendapatkan surat rekomendasi Hanura gara-gara tidak mampu memenuhi mahar politik, akan buka-bukaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebelumnya telah membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebaliknya, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X