Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

Kompas.com - 22/01/2018, 15:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sudah membantahnya, namun tudingan bahwa dia meminta mahar politik dalam Pilkada serentak 2018 ini terus mengemuka.

Sudewa, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menuding, Oesman mematok harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Hanura pada Pilkada 2018, baik sebagai calon anggota legislatif daerah maupun bakal calon kepala daerah.

"Mahar bagi calon DPRD kabupaten/kota itu per kursi dipatok Rp 350 juta. Itu minimal ya," ujar Sudewa di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018) siang.

"Bakal calon kepala daerah juga begitu. Dia sudah keluarkan surat rekomendasi kepada si A, tapi kalau calon B mau bayar lebih tinggi dari itu, dia keluarkan rekomendasi lagi," lanjut dia.

Baca juga : OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Maka, tak heran jika ditemukan surat rekomendasi ganda Partai Hanura di sejumlah kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Contohnya di Padang. Lima anggota DPRD. Karena calon tersebut tak dapat memenuhi target dari ketua umum, angka sekian, maka Hanura tidak mengeluarkan surat rekomendasi," lanjut Sudewa.

Bahkan, tidak penting apakah calon tersebut sebenarnya memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Sudewa menuding, jika calon tersebut tidak memberikan mahar politik ke Oesman, maka dia tidak akan mendapatkan surat rekomendasi.

Sudewa siap jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, beberapa orang yang gagal mendapatkan surat rekomendasi Hanura gara-gara tidak mampu memenuhi mahar politik, akan buka-bukaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebelumnya telah membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebaliknya, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.

Kompas TV Tudingan adanya aliran dana ke salah satu perusahaan milik Oesman Sapta, OSO Sekuritas, diakui oleh pengurus Hanura kubu Oesman Sapta.  
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Tangani Aduan Kasus 'Vina Cirebon', Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Tangani Aduan Kasus "Vina Cirebon", Komnas HAM Mintai Keterangan 27 Orang Saksi Termasuk Liga Akbar

Nasional
Judi 'Online' Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam 'Indonesia Emas'

Judi "Online" Mesti Diperangi supaya Tak Mengancam "Indonesia Emas"

Nasional
Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Bakal Tindak Tegas Anggotanya yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Upaya Perangi Judi 'Online' Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Upaya Perangi Judi "Online" Bisa Efektif jika Penegak Hukum Bersih

Nasional
KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

KPK Diminta Selidiki Pihak yang Bantu Pelarian Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Berdayakan Keluarga Cegah Praktik Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com