Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

Kompas.com - 22/01/2018, 15:53 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com -- Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sudah membantahnya, namun tudingan bahwa dia meminta mahar politik dalam Pilkada serentak 2018 ini terus mengemuka.

Sudewa, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menuding, Oesman mematok harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Hanura pada Pilkada 2018, baik sebagai calon anggota legislatif daerah maupun bakal calon kepala daerah.

"Mahar bagi calon DPRD kabupaten/kota itu per kursi dipatok Rp 350 juta. Itu minimal ya," ujar Sudewa di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018) siang.

"Bakal calon kepala daerah juga begitu. Dia sudah keluarkan surat rekomendasi kepada si A, tapi kalau calon B mau bayar lebih tinggi dari itu, dia keluarkan rekomendasi lagi," lanjut dia.

Baca juga : OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Maka, tak heran jika ditemukan surat rekomendasi ganda Partai Hanura di sejumlah kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Contohnya di Padang. Lima anggota DPRD. Karena calon tersebut tak dapat memenuhi target dari ketua umum, angka sekian, maka Hanura tidak mengeluarkan surat rekomendasi," lanjut Sudewa.

Bahkan, tidak penting apakah calon tersebut sebenarnya memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Sudewa menuding, jika calon tersebut tidak memberikan mahar politik ke Oesman, maka dia tidak akan mendapatkan surat rekomendasi.

Sudewa siap jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, beberapa orang yang gagal mendapatkan surat rekomendasi Hanura gara-gara tidak mampu memenuhi mahar politik, akan buka-bukaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebelumnya telah membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebaliknya, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X