Sebut Ada Mahar Politik di Kubu OSO, Hanura Kubu Daryatmo Siapkan Bukti ke Bawaslu

Kompas.com - 22/01/2018, 15:53 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com -- Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sudah membantahnya, namun tudingan bahwa dia meminta mahar politik dalam Pilkada serentak 2018 ini terus mengemuka.

Sudewa, Wakil Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo menuding, Oesman mematok harga bagi seseorang yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai Hanura pada Pilkada 2018, baik sebagai calon anggota legislatif daerah maupun bakal calon kepala daerah.

"Mahar bagi calon DPRD kabupaten/kota itu per kursi dipatok Rp 350 juta. Itu minimal ya," ujar Sudewa di Kantor Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018) siang.

"Bakal calon kepala daerah juga begitu. Dia sudah keluarkan surat rekomendasi kepada si A, tapi kalau calon B mau bayar lebih tinggi dari itu, dia keluarkan rekomendasi lagi," lanjut dia.

Baca juga : OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Maka, tak heran jika ditemukan surat rekomendasi ganda Partai Hanura di sejumlah kota dan kabupaten yang menggelar Pilkada.

"Contohnya di Padang. Lima anggota DPRD. Karena calon tersebut tak dapat memenuhi target dari ketua umum, angka sekian, maka Hanura tidak mengeluarkan surat rekomendasi," lanjut Sudewa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, tidak penting apakah calon tersebut sebenarnya memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Sudewa menuding, jika calon tersebut tidak memberikan mahar politik ke Oesman, maka dia tidak akan mendapatkan surat rekomendasi.

Sudewa siap jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum. Ia menyebutkan, beberapa orang yang gagal mendapatkan surat rekomendasi Hanura gara-gara tidak mampu memenuhi mahar politik, akan buka-bukaan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga : Oesman Sapta Dituduh Selewengkan Uang Partai Hanura Rp 200 Miliar

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) sebelumnya telah membantah kabar yang menyebut bahwa perpecahan partainya terkait dengan kewajiban mahar politik.

"Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DPR RI akan dikenakan sumbangan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Itu bohong," ujar OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sebaliknya, Hanura justru berpotensi untuk membiayai kader yang akan maju sebagai calon legislatif pada 2019 mendatang. Namun, Hanura akan melakukan penilaian lebih dulu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.