Kompas.com - 22/01/2018, 15:06 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya telah meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengawasi ketat nama-nama narapidana kasus teroris dan bandar narkoba yang masih berbisnis dari balik jeruji besi.

"Yang data dari kami ada, sudah mulai digeser ke sana. Pasir Putih untuk teroris, Lapas Batu untuk narkoba," ujar Yasonna saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Kementerian Hukum dan HAM baru mencanangkan lapas berkonsep high risk security di Nusakambangan, Jawa Timur, khusus untuk bandar narkoba dan teroris.

Yasonna mengatakan, dirinya pernah mengajak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan BNN yang saat itu diwakili Deputi Penindakan Arman Depari mengunjungi lapas tersebut.

Ternyata, konsep tersebut disukai Polri dan BNN.

"Waktu itu Pak Buwas (Kepala BNN) kebetulan pergi ke luar negeri, jadi digantikan deputinya Arman Depari. Beliau katakan, 'Wah ini bagus'," kata Yasonna.

(Baca juga: Karutan Minta Upeti ke Napi Narkotika untuk Diberikan ke Atasan)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yasonna membantah bahwa pihaknya tidak mengindahkan masukan BNN soal adanya oknum yang melindungi napi berbisnis narkoba.

Justru, lapas high risk security itu merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di lapas. Pengawasan di lapas tersebut juga sangat ketat.

"Satu blok per satu orang, di-jam (sinyal komunikasi diganggu) Kemenkominfo. Jadi, tidak ada apa lagi," kata Yasonna.

Terkait permasalahan narkoba di lapas, kata Yasonna, Ditjen Pemasyarakatan selalu membuka pintu kerja sama BNN dan Polri untuk saling bersinergi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dan kooperatif dengan BNN dan kepolisian.

Setiap ada pemeriksaan, pasti diberi akses untuk masuk ke dalam lapas dan rutan untuk bertemu dengan tersangka.

"Setiap saat diminta, pasti (bisa) masuk, kok. Kalau tidak, bagaimana mereka menangkapnya," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.