Kompas.com - 22/01/2018, 15:06 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (10/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya telah meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengawasi ketat nama-nama narapidana kasus teroris dan bandar narkoba yang masih berbisnis dari balik jeruji besi.

"Yang data dari kami ada, sudah mulai digeser ke sana. Pasir Putih untuk teroris, Lapas Batu untuk narkoba," ujar Yasonna saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Kementerian Hukum dan HAM baru mencanangkan lapas berkonsep high risk security di Nusakambangan, Jawa Timur, khusus untuk bandar narkoba dan teroris.

Yasonna mengatakan, dirinya pernah mengajak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan BNN yang saat itu diwakili Deputi Penindakan Arman Depari mengunjungi lapas tersebut.

Ternyata, konsep tersebut disukai Polri dan BNN.

"Waktu itu Pak Buwas (Kepala BNN) kebetulan pergi ke luar negeri, jadi digantikan deputinya Arman Depari. Beliau katakan, 'Wah ini bagus'," kata Yasonna.

(Baca juga: Karutan Minta Upeti ke Napi Narkotika untuk Diberikan ke Atasan)

Yasonna membantah bahwa pihaknya tidak mengindahkan masukan BNN soal adanya oknum yang melindungi napi berbisnis narkoba.

Justru, lapas high risk security itu merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di lapas. Pengawasan di lapas tersebut juga sangat ketat.

"Satu blok per satu orang, di-jam (sinyal komunikasi diganggu) Kemenkominfo. Jadi, tidak ada apa lagi," kata Yasonna.

Terkait permasalahan narkoba di lapas, kata Yasonna, Ditjen Pemasyarakatan selalu membuka pintu kerja sama BNN dan Polri untuk saling bersinergi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dan kooperatif dengan BNN dan kepolisian.

Setiap ada pemeriksaan, pasti diberi akses untuk masuk ke dalam lapas dan rutan untuk bertemu dengan tersangka.

"Setiap saat diminta, pasti (bisa) masuk, kok. Kalau tidak, bagaimana mereka menangkapnya," kata Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X