Menkumham: BNN dan Polri Suka Konsep Lapas "High Risk Security" Nusakambangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pihaknya telah meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri mengawasi ketat nama-nama narapidana kasus teroris dan bandar narkoba yang masih berbisnis dari balik jeruji besi.

"Yang data dari kami ada, sudah mulai digeser ke sana. Pasir Putih untuk teroris, Lapas Batu untuk narkoba," ujar Yasonna saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Kementerian Hukum dan HAM baru mencanangkan lapas berkonsep high risk security di Nusakambangan, Jawa Timur, khusus untuk bandar narkoba dan teroris.

Yasonna mengatakan, dirinya pernah mengajak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan BNN yang saat itu diwakili Deputi Penindakan Arman Depari mengunjungi lapas tersebut.

Ternyata, konsep tersebut disukai Polri dan BNN.

"Waktu itu Pak Buwas (Kepala BNN) kebetulan pergi ke luar negeri, jadi digantikan deputinya Arman Depari. Beliau katakan, 'Wah ini bagus'," kata Yasonna.

(Baca juga: Karutan Minta Upeti ke Napi Narkotika untuk Diberikan ke Atasan)

Yasonna membantah bahwa pihaknya tidak mengindahkan masukan BNN soal adanya oknum yang melindungi napi berbisnis narkoba.

Justru, lapas high risk security itu merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di lapas. Pengawasan di lapas tersebut juga sangat ketat.

"Satu blok per satu orang, di-jam (sinyal komunikasi diganggu) Kemenkominfo. Jadi, tidak ada apa lagi," kata Yasonna.

Terkait permasalahan narkoba di lapas, kata Yasonna, Ditjen Pemasyarakatan selalu membuka pintu kerja sama BNN dan Polri untuk saling bersinergi.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dan kooperatif dengan BNN dan kepolisian.

Setiap ada pemeriksaan, pasti diberi akses untuk masuk ke dalam lapas dan rutan untuk bertemu dengan tersangka.

"Setiap saat diminta, pasti (bisa) masuk, kok. Kalau tidak, bagaimana mereka menangkapnya," kata Yasonna.