Menkumham: Saat Tahu Seleksi CPNS Harus Bersih, Kakanwil Lemas

Kompas.com - 22/01/2018, 13:14 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan bahwa ia menekan semaksimal mungkin tindak kecurangan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil Kemenkumham 2017.

Ia mengakui, seleksi CPNS kerap menjadi ladang basah oknum yang ingin meraup keuntungan dengan menjadi calo.

"Ketika kumpul para Kakanwil, saat disampaikan sistem yang dipakai bersih, Kakanwil lemas. Hilang mata pencaharian," kelakar Yasonna disambut tawa peserta orientasi CPNS, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Baca juga: Pesan Menkumham untuk CPNS: Jujur dan Kerja Keras

Meski demikian, kata dia, para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia berkomitmen mewujudkan proses seleksi yang bersih dan bebas pungutan liar.

Oleh karena itu, pengawasan di internal selama proses seleksi juga dilakukan dengan ketat.

Yasonna mengatakan, Kemenkumham harus mengubah stigma lama bahwa untuk menjadi PNS harus "nyogok".

Ia mendengar selentingan kabar bahwa CPNS lulusan sarjana dikenakan tarif Rp 300 juta dan lulusan SMA tarifnya Rp 100 juta.

"Kami coba lakukan secara baik dan bersih. Oleh karena itu, saya minta Saudara-saudara untuk bersih," kata Yasonna.

Baca: Pemerintah Akan Segera Umumkan Lowongan CPNS yang Dibuka Tahun 2018

Yasonna mengaku cukup puas dengan hasil seleksi CPNS 2017. Para CPNS yang lolos adalah peserta yang berhasil melewati serangkaian tes dengan cara-cara sesuai prosedur.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X