Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Setuju TNI AU Tambah Hercules

Kompas.com - 22/01/2018, 12:42 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu setuju penambahan pesawat angkut Hercules untuk TNI AU.

Namun, ia memberikan catatan agar pengadaan alutsista TNI itu juga memperhatikan kesediaan anggaran.

"Enggak usah banyak-banyak juga, yang penting ada," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

(Baca juga : TNI AU Butuh Tambahan Radar Hingga Upgrade Hercules)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).
Menurut Menhan, pesawat Hercules milik TNI AU saat ini masih cukup nyaman. Dari sisi mesin, Ryamizard bahkan memuji pesawat Hercules TNI AU masih handal meski sudah berusia tua.

Bila dibandingkan dengan India dan Singapura, kata dia, pesawat angkut TNI AU tidak kalah jauh. Sebab, Hercules milik kedua negara tersebut juga punya umur yang tua.

Ia menuturkan, perbedaan antara Hercules milik RI dan India serta Singapura, yakni terletak pada sisi perawatan atau pemeliharaannya.

Sebagai tindak lanjut, ia akan bicara dulu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kami hitung-hitung dulu dananya. Kami inikan tentara rakyat, rakyat dulu pikirkan, baru diri sendiri. Jangan pikirkan diri sendiri baru rakyat," ucap dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AU masih perlu ditambah. Mulai dari tambahan 12 radar baru hingga penambahan pesawat angkut Hercules.

"Kami merencanakan pesawat Hercules gantikan dengan tipe Hercules sama namun tipe akan kami tingkatkan menjadi tipe J termasuk pesawat angkut ringan dan helikopter," kata dia usai acara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com