Parpol Lama Enggan Verifikasi Faktual karena Tak Siap

Kompas.com - 20/01/2018, 12:51 WIB
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik yang saat ini wakilnya duduk di DPR RI disebut tak siap jika harus melewati tahapan verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2019. Alasannya, karena partai politik tersebut ketika ikut Pemilu 2014 lalu tak menjalani masa verifikasi faktual sampai tingkat kecamatan, tapi hanya verifikasi dokumen.

Hal itu diungkapkan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

"Putusan MK, verifikasi faktual harus dilakukan sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan UU. Syaratnya mencakup kepengurusan di tingkat kecamatan. Pada Pemilu 2014 verifikasi faktual untuk tingkat kecamatan tak dilakukan," ujar Sigit.

MK sendiri dalam putusannya mengatakan bahwa seluruh kepengurusan partai politik baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai tingkat kecamatan harus dilakukan verifikasi faktual.

Baca juga : Berlawanan dengan Putusan MK, Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Verifikasi Faktual

"Dulu pemilu 2014 verifikasi faktual (tingkat kecamatan) tak dilaksanakan, tapi hanya verifikasi dokumen. Makanya pemerintah dan DPR awalnya tak ingin ada verifikasi faktual. Ini soal kesiapan infrastruktur partai pada level kecamatan," kata dia.

Tak dipungkiri juga, banyak partai politik yang tak punya kantor kepengurusan di tingkat kecamatan.

"Sewa ruang untuk kantor tak murah, apalagi jika dikalikan dengan jumlah kecamatan. Saya juga tidak yakin partai politik mencatat anggotanya dengan rapi," kata Sigit.

"Karenanya partai tak cukup siap verifikasi anggota di tingkat kecamatan, tapi kabupaten mereka masih bisa pegang. Ini seperti partai kapal selam, muncul pas Pemilu. Ini jadi tantangan partai politik," kata Sigit.

Baca juga : KPU Sesuaikan Proses Verifikasi Faktual Empat Parpol dengan Aturan Baru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin prinsip persamaan perlakuan bagi partai politik calon peserta pemilu 2019. Meski ada perubahan metode verifikasi faktual dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018.

Rencananya, verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang sudah menjadi peserta pemilu 2014 akan dilakukan mulai 28 Januari 2018.

Ada sedikit perbedaan metode yang digunakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual, terutama untuk verifikasi keanggotaan. Dalam PKPU 11/2017, verifikasi keanggotaan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan metode sensus dan sampling.

Metode sensus digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 orang. Sedangkan metode sampling digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota di atas 100 orang. Besaran samplingnya adalah 10 persen.

Baca juga : Berubah, Begini Metode KPU Verifikasi Faktual 12 Partai Pasca-Putusan MK

Saat ini, KPU hanya akan menggunakan metode sampling. Besarannya, 10 persen untuk di bawah 100 orang, dan lima persen untuk di atas 100 orang.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X