Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Bupati Kukar, 40 Tas Mewahnya yang Disita KPK Banyak yang Palsu

Kompas.com - 19/01/2018, 17:13 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengaku memang memiliki hobi membeli tas. Hal ini disampaikannya menanggapi disitanya 40 tas mewah milik Rita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyitaan dilakukan KPK terkait kasus dugaan pencucian uang. Rita diduga menyamarkan uang hasil gratifikasi dengan membeli puluhan tas mewah.

Akan tetapi, kata Rita, tak semua tasnya itu asli.  

Baca juga: Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar
 

Barang bukti pencucian uang berupa tas mewah milik Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditunjukkan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/1/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Barang bukti pencucian uang berupa tas mewah milik Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditunjukkan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, kini juga berstatus tersangka kasus dugaan pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar. 

"Tas, saya ini perempuan ya, biasa. Di mana-mana juga banyak yang palsu," kata Rita, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Ia mengatakan, kegemarannya membeli tas hanya untuk gaya.

"Ya, namanya juga cewek untuk action," ujar Rita.

Baca juga: Bupati Kukar Sebut Harta Rp 436 Miliar Aset Pribadi

Puluhan tas itu sebelumnya didapatkan petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sembilan lokasi.

Beberapa di antaranya di rumah pribadi Rita, rumah anggota DPRD, dua rumah pribadi di Samarinda, dan satu rumah teman Rita di Kabupaten Tenggarong.

Beberapa tas tersebut bermerek Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton.

Kompas TV Tak hanya Rita, KPK juga menetapkan komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sebagai tersangka perkara TPPU.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com