Pengamat: Revisi UU MD3 Hanya untuk Penuhi Syahwat Politik

Kompas.com - 19/01/2018, 15:16 WIB
suasana rapat paripurna yang sempat ricuh Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comsuasana rapat paripurna yang sempat ricuh
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) saat ini tengah dikebut DPR setengah hati.

Pasalnya, revisi hanya bertujuan untuk menambah satu kursi Pimpinan DPR dan MPR bagi PDI Perjangan.

Dengan demikian, menurut dia, DPR tak memiliki itikad memperbaiki tata kelola parlemen yang baik.

Ia menilai, upaya revisi Undang-undang MD3 saat ini juga terkesan hanya untuk menyenangkan PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak di DPR, sebab itulah yang menjadi tujuan utama.

 

(Baca juga : Jika Revisi MD3 Tak Kunjung Selesai, DPR Bakal Voting)

Terutama setelah Golkar menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR.

"Dengan latar belakang itu nampaknya memang ada kekacauan berpikir di DPR dalam konteks perubahan MD3 ini. Mereka kelihatannya membatasi diskursus kursi pimpinan dalam proses revisi ini hanya pada bagaimana 'menyenangkan' PDI-P sebagai partai peraih kursi terbanyak," kata Lucius melalui pesan singkat, Jumat (19/1/2018).

Ia menambahkan, Jika PDI-P begitu saja menerima pemberian jatah kursi pimpinan dan posisinya bukan sebagai ketua, justru lebih terasa menyakitkan bagi.

Menurut dia, hal itu menunjukan seolah nilai PDI-P sebagai peraih kursi terbanyak tak ada harganya sama sekali.

(Baca juga : PDI-P Minta Golkar Penuhi Janji soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR/DPR)

Sebab, ia menilai, kesan yang muncul malah PDI-P begitu bernafsu pada kursi kekuasaan di level pimpinan, hingga rela diatur oleh fraksi-fraksi yang sesungguhnya jumlah kursinya lebih sedikit di parlemen.

Lucius menuturkan, PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak semestinya menjadi kunci untuk menentukan model perubahan yang sepantasnya dilakukan dalam revisi Undang-undang MD3, bukan malah diatur partai lain.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X