Pengamat: Revisi UU MD3 Hanya untuk Penuhi Syahwat Politik

Kompas.com - 19/01/2018, 15:16 WIB
suasana rapat paripurna yang sempat ricuh Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comsuasana rapat paripurna yang sempat ricuh
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) saat ini tengah dikebut DPR setengah hati.

Pasalnya, revisi hanya bertujuan untuk menambah satu kursi Pimpinan DPR dan MPR bagi PDI Perjangan.

Dengan demikian, menurut dia, DPR tak memiliki itikad memperbaiki tata kelola parlemen yang baik.

Ia menilai, upaya revisi Undang-undang MD3 saat ini juga terkesan hanya untuk menyenangkan PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak di DPR, sebab itulah yang menjadi tujuan utama.

 

(Baca juga : Jika Revisi MD3 Tak Kunjung Selesai, DPR Bakal Voting)

Terutama setelah Golkar menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR.

"Dengan latar belakang itu nampaknya memang ada kekacauan berpikir di DPR dalam konteks perubahan MD3 ini. Mereka kelihatannya membatasi diskursus kursi pimpinan dalam proses revisi ini hanya pada bagaimana 'menyenangkan' PDI-P sebagai partai peraih kursi terbanyak," kata Lucius melalui pesan singkat, Jumat (19/1/2018).

Ia menambahkan, Jika PDI-P begitu saja menerima pemberian jatah kursi pimpinan dan posisinya bukan sebagai ketua, justru lebih terasa menyakitkan bagi.

Menurut dia, hal itu menunjukan seolah nilai PDI-P sebagai peraih kursi terbanyak tak ada harganya sama sekali.

(Baca juga : PDI-P Minta Golkar Penuhi Janji soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR/DPR)

Sebab, ia menilai, kesan yang muncul malah PDI-P begitu bernafsu pada kursi kekuasaan di level pimpinan, hingga rela diatur oleh fraksi-fraksi yang sesungguhnya jumlah kursinya lebih sedikit di parlemen.

Lucius menuturkan, PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak semestinya menjadi kunci untuk menentukan model perubahan yang sepantasnya dilakukan dalam revisi Undang-undang MD3, bukan malah diatur partai lain.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

Nasional
Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

Nasional
UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

Nasional
Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

Nasional
Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

Nasional
UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

Nasional
Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X