Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNN: Berkali-kali Kita Sampaikan, Kemenkumham Selalu Membantah

Kompas.com - 19/01/2018, 10:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistiandriatmoko tak mau ambil pusing dengan sangkalan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait oknum petugas di lembaga pemasyarakatan.

Yasonna sebelumnya membantah bahwa adanya mafia narkotika yang mendapatkan perlindungan di dalam lapas.

Padahal, Sulis meyakini bahwa Yasonna tahu fakta tersebut.

"Memang sikapnya seperti itu. Beberapa kali disampaikan, tapi selalu membantah seperti itu," ujar Sulis kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

(baca: Menkumham Bantah Ada Mafia Narkoba Dapat Perlindungan di Lapas)

Sulis mengatakan, bukannya instrospeksi dan melakukan evaluasi terhadap bawahannya, malah penyangkalan yang selalu dilakukan.

Padahal, selama ini faktanya cukup jelas terlihat. Termasuk dengan tertangkapnya Kepala Rumah Tahanan Klas II B Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto karena terlibat dalam pusaran pencucian uang kasus narkotika.

"Masyarakat yang menilai lah bahwa sudah ada fakta, bukti," kata Sulis.

"Kita punya data sadapan, minta ini, minta itu," lanjut dia.

(Baca: Terkait Pencucian Uang Narkotika, Kepala Rutan Purworejo Ditangkap)

Sulis mencontohkan Freddy Budiman yang tetap mengendalikan bisnis narkoba di balik jeruji besi.

Bahkan, Freddy memiliki laboratorium pribadi di lapas Cipinang untuk membuat sabu. Contoh lain, yakni fasilitas istimewa untuk Haryanto Chandra di Lapas Cipinang.

Sulis mengatakan, di sel Haryanto, terdapat monitor CCTV yang memantau kondisi koridor sel.

"Di dalam ruang penjara ada TV, aquarium ikan arwana, makannya juga prasmanan. Pakai narkoba dalam sel dilayani sipir, semua ada buktinya," kata Sulis.

Fakta tersebut sudah diketahui Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

(Baca juga : Napi Rutan di Surakarta Juga Sediakan Tempat Transit 600.000 Pil Ekstasi)

Mereka juga sudah beberapa kali melalukan inspeksi dadakan ke lapas maupun rutan.

Sulis mengatakan, kebanyakan hasilnya bersih, tidak ditemukan adanya kejanggalan di lapas tersebut.

"Setiap kali razia sudah dibersihkan dulu dari oknum di lapas. Kalau cuma normatif razia enggak bakal ketemu," kata Sulis.

Sulis menambahkan, Cahyono bukan merupakan petugas lapas pertama yang diciduk BNN.

Sebelumnya sudah banyak sipir hingga petugas keamanan yang kongkalingkong dengan napi. Namun, BNN menyerahkan penanganannya ke Kemenkumham.

"Kita kan menghormati institusi. Selama ini yang terlibat diserahkan ke mereka, diberi hukuman disiplin oleh mereka," kata Sulis.

Yasonna sebelumnya membantah adanya mafia narkotika yang mendapatkan perlindungan di dalam lapas atau rutan.

"Enggak lah," ucap Yasonna di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menurut Yasonna, saat ini pihaknya telah menyiapkan penjara khusus bagi bandar narkoba, di lapas Narkotika Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Kita sudah sediakan tempat di situ yang high technology untuk tempat bandar narkoba. Tinggal sinkronisasi saja siapa yang harus dimasukkan ke situ. Sudah boleh," kata dia.

Di lapas tersebut, para narapidana akan diawasi secara 24 jam. Bahkan, satu sel akan ditempati oleh satu narapidana.

"Jadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Deputi Badan Narkotika Nasional (BN) Arman Depari melihat lapas khusus bandar narkoba di situ. Itu satu orang satu (sel), 24 jam (diawasi). Jadi tinggal ditentukan siapa orang-orang itu," ucap dia.

Kompas TV Kalapas terlibat membantu jaringan narkoba dalam rumah tahanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com