BNN: Berkali-kali Kita Sampaikan, Kemenkumham Selalu Membantah

Kompas.com - 19/01/2018, 10:44 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang  pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistiandriatmoko tak mau ambil pusing dengan sangkalan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait oknum petugas di lembaga pemasyarakatan.

Yasonna sebelumnya membantah bahwa adanya mafia narkotika yang mendapatkan perlindungan di dalam lapas.

Padahal, Sulis meyakini bahwa Yasonna tahu fakta tersebut.

"Memang sikapnya seperti itu. Beberapa kali disampaikan, tapi selalu membantah seperti itu," ujar Sulis kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

(baca: Menkumham Bantah Ada Mafia Narkoba Dapat Perlindungan di Lapas)

Sulis mengatakan, bukannya instrospeksi dan melakukan evaluasi terhadap bawahannya, malah penyangkalan yang selalu dilakukan.

Padahal, selama ini faktanya cukup jelas terlihat. Termasuk dengan tertangkapnya Kepala Rumah Tahanan Klas II B Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto karena terlibat dalam pusaran pencucian uang kasus narkotika.

"Masyarakat yang menilai lah bahwa sudah ada fakta, bukti," kata Sulis.

"Kita punya data sadapan, minta ini, minta itu," lanjut dia.

(Baca: Terkait Pencucian Uang Narkotika, Kepala Rutan Purworejo Ditangkap)

Sulis mencontohkan Freddy Budiman yang tetap mengendalikan bisnis narkoba di balik jeruji besi.

Bahkan, Freddy memiliki laboratorium pribadi di lapas Cipinang untuk membuat sabu. Contoh lain, yakni fasilitas istimewa untuk Haryanto Chandra di Lapas Cipinang.

Sulis mengatakan, di sel Haryanto, terdapat monitor CCTV yang memantau kondisi koridor sel.

"Di dalam ruang penjara ada TV, aquarium ikan arwana, makannya juga prasmanan. Pakai narkoba dalam sel dilayani sipir, semua ada buktinya," kata Sulis.

Fakta tersebut sudah diketahui Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

(Baca juga : Napi Rutan di Surakarta Juga Sediakan Tempat Transit 600.000 Pil Ekstasi)

Mereka juga sudah beberapa kali melalukan inspeksi dadakan ke lapas maupun rutan.

Sulis mengatakan, kebanyakan hasilnya bersih, tidak ditemukan adanya kejanggalan di lapas tersebut.

"Setiap kali razia sudah dibersihkan dulu dari oknum di lapas. Kalau cuma normatif razia enggak bakal ketemu," kata Sulis.

Sulis menambahkan, Cahyono bukan merupakan petugas lapas pertama yang diciduk BNN.

Sebelumnya sudah banyak sipir hingga petugas keamanan yang kongkalingkong dengan napi. Namun, BNN menyerahkan penanganannya ke Kemenkumham.

"Kita kan menghormati institusi. Selama ini yang terlibat diserahkan ke mereka, diberi hukuman disiplin oleh mereka," kata Sulis.

Yasonna sebelumnya membantah adanya mafia narkotika yang mendapatkan perlindungan di dalam lapas atau rutan.

"Enggak lah," ucap Yasonna di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menurut Yasonna, saat ini pihaknya telah menyiapkan penjara khusus bagi bandar narkoba, di lapas Narkotika Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Kita sudah sediakan tempat di situ yang high technology untuk tempat bandar narkoba. Tinggal sinkronisasi saja siapa yang harus dimasukkan ke situ. Sudah boleh," kata dia.

Di lapas tersebut, para narapidana akan diawasi secara 24 jam. Bahkan, satu sel akan ditempati oleh satu narapidana.

"Jadi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Deputi Badan Narkotika Nasional (BN) Arman Depari melihat lapas khusus bandar narkoba di situ. Itu satu orang satu (sel), 24 jam (diawasi). Jadi tinggal ditentukan siapa orang-orang itu," ucap dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X