Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Kompas.com - 19/01/2018, 08:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah Wiranto menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.

Padahal, menurut Ujang, Wiranto memiliki kesempatan besar untuk kembali memimpin Hanura setelah terjadi kisruh kepemimpinan di parpol yang didirikannya itu.

Namun, Wiranto menolak rangkap jabatan dan memutuskan tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan.

Ujang menilai, sikap Wiranto ini lebih konsisten ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu sesuatu yang baik yang Pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura), tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap imbauan larangan Pak Jokowi itu," kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Sebaliknya, lanjut Ujang, Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga.

(Baca juga: PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan)

 

Presiden beralasan sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun sehingga sulit untuk mencari sosok pengganti Airlangga.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," kata dia.

Ujang pun menduga, Presiden rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di Pemilu Presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.

Presiden memercayai Sekjen Golkar Idrus Marham untuk menjabat mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju Pilkada Jatim.

"Golkar akan menggaransi, akan full mendukung Pak Jokowi di 2019. Itu deal-nya saya yakin," kata dia.

(Baca juga: Lewat WhatsApp, Wiranto Legawa dan Dukung Kepemimpinan Baru Hanura)

Kemarin, Kamis (18/1/2018), menanggapi konflik di tubuh partai yang didirikannya, Wiranto mengirimkan pesan yang dibacakan Ketua DPP Hanura Dosi Iskandar dalam acara munaslub kubu Daryatmo.

Berikut isi pesan yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp itu:

"Pada posisi sebagai Menkopolhukam, saya harus tetap konsisten membantu Presiden membaktikan diri saya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Tugas yang membutuhkan perhatian dan kemampuan saya sepenuhnya.

Untuk itu saya legowo dan akan mendukung sepenuhnya partai hanuradipimpin oleh orang orang yg berkualitas, bermoral dan memiliki kemampuan manajerial yang handal.

Sebagai Ketua Dewan Pembina yang mendirikan partai ini saya sangat sadar bahwa besar kecilnya partai akan sangat ditentukan kekuatan riil pemilik partai yakni seluruh anggota dan simpatisanya di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, yang diwakili Dewan Perwakilan Provinsi dan DPC kabupaten kota seluruh Indonesia.

Siapapun dan dengan cara apapun tidak bisa mencegah hak politik pemilik partai ini. Oleh sebab itu saya akan terus mendukung dan bersama sama dengan saudara-saudara berjuang untuk eksistensi Partai Hanura.

Selamat berjuang semoga tuhan merestui perjuangan Partai Hanura. Tertanda, Wiranto."

Kompas TV Presiden Joko Widodo resmi melantik sejumlah pejabat penting di kabinetnya. Sejumlah nama yang dilantik membuat banyak pihak bertanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com