Tolak Rangkap Jabatan, Wiranto Dinilai Lebih Konsisten daripada Jokowi

Kompas.com - 19/01/2018, 08:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menjadi pembicara kunci pada 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai menjadi pembicara kunci pada 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indonesian Political Review Ujang Komarudin mengapresiasi langkah Wiranto menolak menjadi ketua umum Partai Hanura.

Padahal, menurut Ujang, Wiranto memiliki kesempatan besar untuk kembali memimpin Hanura setelah terjadi kisruh kepemimpinan di parpol yang didirikannya itu.

Namun, Wiranto menolak rangkap jabatan dan memutuskan tetap fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemananan.

Ujang menilai, sikap Wiranto ini lebih konsisten ketimbang Presiden Joko Widodo yang justru mengizinkan Airlangga Hartarto rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu sesuatu yang baik yang Pak Wiranto lakukan. Beliau bisa saja mengambil alih (kepemimpinan Hanura), tapi tidak dilakukan karena ada komitmen dari awal untuk tidak rangkap jabatan. Patuh terhadap imbauan larangan Pak Jokowi itu," kata Ujang kepada Kompas.com, Jumat (19/1/2018).

Sebaliknya, lanjut Ujang, Presiden Jokowi justru tidak konsisten dengan larangan rangkap jabatan yang dibuatnya sendiri dengan mempertahankan Airlangga.

(Baca juga: PAN Minta Jokowi Konsisten soal Larangan Rangkap Jabatan)

 

Presiden beralasan sisa masa pemerintahan tinggal satu setengah tahun sehingga sulit untuk mencari sosok pengganti Airlangga.

"Tentu ini preseden tidak baik. Harusnya pemimpin beri contoh apa yang dikatakan dulu dan sekarang harus konsisten," kata dia.

Ujang pun menduga, Presiden rela melanggar komitmennya ini demi garansi dukungan Golkar di Pemilu Presiden 2019.

Apalagi, selain mempertahankan Airlangga, Jokowi juga menambah satu lagi jatah menteri untuk Golkar.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X