Jumat Besok, Kubu Daryatmo Serahkan Daftar Kepengurusan ke Kemenkumham

Kompas.com - 18/01/2018, 22:37 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Hanura, kubu Daryatmo, Syarifuddin Sudding ketika ditemui di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam. KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Partai Hanura, kubu Daryatmo, Syarifuddin Sudding ketika ditemui di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Sarifuddin Sudding, mengatakan, struktur kepengurusan partainya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Jumat (19/1/2018) besok.

Struktur kepengurusan yang baru masih dimatangkan oleh formatur pada Kamis (18/1/2018) malam.

"Besok, Insya Allah diserahkan. Malam ini baru saya mau mulai rapat, rapat formatur," ujar Sudding di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.

Baca juga: DPD Hanura Kalbar Nilai Sudding Bikin Munaslub Bingung

Mengenai SK Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura 2015-2020 kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Sudding mengaku tak tahu.

"Saya sendiri enggak tahu kalau ada SK seperti itu. Tapi kalau pun itu memang benar adanya, saya kira Kemenkumham tidak cermat, tidak teliti, dan sangat prematur," ujar dia.

Padahal, kata Sudding, OSO telah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai sejak Senin (15/1/2018).

Pemberhentian Oesman Sapta karena adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Partai Hanura.

Baca juga: Soal Munaslub, Wiranto Bilang Pemilik Hanura Ingin Perubahan

Mosi tidak percaya dari para pimpinan partai Hanura di daerah itu karena kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari Partai Hanura.

Melalui Munaslub yang digelar pada Kamis siang, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Oesman Sapta.

"Pada hari yang sama, lewat berita acara notaris juga sudah disampaikan ke Kemenkumham, bahwa telah terjadi konflik di internal partai dan sudah terjadi pemberhentian terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketum partai," kata dia.

"Kami minta Kemenkumham agar tidak mengambil keputusan terhadap berbagai macam bentuk surat keputusan yang berkaitan dengan Partai Hanura," lanjut Sudding.

Kompas TV Kini, Partai Hanura dilanda prahara yang memecah kepengurusan partai menjadi dua kubu yang berseberangan.


Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kensos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kensos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X