Peradi Sesalkan KPK Tak Mau Kerja Sama soal Kasus Fredrich Yunadi

Kompas.com - 18/01/2018, 21:27 WIB
Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan saat memberikan keterangan di kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, (Kamis 18/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan saat memberikan keterangan di kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, (Kamis 18/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi) menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak mau berkomunikasi dan berkoordinasi terkait kasus yang menimpa salah satu anggotanya, Fredrich Yunadi.

Fredrich ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan merintangi penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga : Tim Hukum Peradi Surati KPK Minta Pemeriksaan Fredrich Yunadi Ditunda

"Kami sayangkan KPK tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Peradi. Berdasarkan UU Advokat Peradi adalah termasuk unsur penegak hukum juga," ujar Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan saat memberikan keterangan di kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/1/2018).

Terkait dengan kasus Fredrich, lanjut Otto, Peradi memiliki tugas untuk pemeriksaan anggotanya yang diduga melanggar kode etik.

Oleh sebab itu, Peradi membutuhkan kerja sama KPK, baik dalam menginformasikan temuannya maupun memberikan kesempatan Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan.

Baca juga : Ini Alasan Fredrich Yunadi Ajukan Gugatan Praperadilan Melawan KPK

Namun, menurut Otto, keinginan Komisi Pengawas Peradi tidak digubris oleh KPK.

"Komisi Pengawas Peradi tidak dilayani. Mereka punya kewenangan teknis pemeriksaan pemanggilan," tuturnya.

Sebelumnya, dua anggota Komisi Pengawas Peradi mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018).  Keduanya mengaku ingin menyampaikan surat untuk meminta audensi dan klarifikasi kepada KPK.

Kompas TV Agung Laksono diperiksa KPK sebagai saksi terkait kedatangannya menjenguk Setya Novanto ke rumah sakit.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Mengenang Jenderal Hoegeng, Kapolri Jujur dan Teladan Bhayangkara...

Nasional
PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X