Tak Dapat Tambahan Dana Verifikasi Faktual, Ini yang Dilakukan KPU

Kompas.com - 18/01/2018, 20:05 WIB
Rapat konsultasi pilkada DPR bersama Mendagri, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimRapat konsultasi pilkada DPR bersama Mendagri, Kapolri, KPK, Kejaksaan Agung, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan tetap mengupayakan verifikasi faktual dapat selesai tepat waktu, yakni pada 16 Februari 2018. Dengan demikian, partai politik peserta Pemilu 2019 padat diumumkan 17 Februari 2018.

Meskipun tak mendapat tambahan dana untuk menambah jumlah verifikator, KPU tetap mengupayakan proses verifikasi faktual selesai tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang mengharuskan partai politik peserta pemilu diumumkan 14 bulan sebelum pemilu, sehingga tak mungkin diperpanjang tahapan verifikasi faktual.

"Iya, tidak ada penambahan anggaran lagi. KPU diberikan kesempatan untuk merumuskan (teknisnya)," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

(Baca juga: Pemerintah-DPR Sepakat dengan KPU soal Verifikasi Faktual, tetapi...)

Arief mengatakan, ada beberapa hal yang akan dilakukan KPU untuk menyiasati minimnya dana dan waktu dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual. Di antaranya ialah menggunakan metode sampling dengan besaran sampel 5 persen atau10 persen, mengikuti jumlah penduduk.

Padahal, berdasarkan rapat pleno KPU sebelumnya, disepakati besaran sampelnya ialah 10 persen.

Paparan Ketua KPU Arief Budiman terkait tambahan anggaran untuk verifikasi faktual terhadap 12 parpol di pemilu 2019. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Paparan Ketua KPU Arief Budiman terkait tambahan anggaran untuk verifikasi faktual terhadap 12 parpol di pemilu 2019.

Artinya, KPU hanya akan memverifikasi kebenaran berkas dengan mengambil 5 persen atau 10 persen dari jumlah kepengurusan di tiap tingkatan, yakni di level provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan.

Ia pun memastikan KPU akan memulai verifikasi faktual pada 22 Januari 2018 agar tahapan pemilu tak terganggu.

(Baca juga: Eks Komisioner: KPU Bisa Bikin Jadwal Terpisah untuk Verifikasi 12 Partai Lama)

Saat ditanya apakah besaran sampel 5 persen cukup untuk memastikan keabsahan berkas partai, Arief menjawab hal itu tetap terjamin.

"Mudah-mudahan ini bisa (selesai tepat waktu), karena kan kita enggak punya waktu panjang nih. Ya. Makanya kami rumuskan dulu deh," tutur Arief.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Jokowi Kecam Aksi Teror dan Kekerasan di Paris dan Nice

Nasional
Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Peringati HUT ke-6, PSI Akan Luncurkan Aplikasi yang Dijanjikan pada Pemilu 2019

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 58.418 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

UPDATE 31 Oktober: Tambah 3.506, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 337.801 Orang

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

UPDATE 31 Oktober: Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 13.869 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

UPDATE: Bertambah 3.143, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 410.088

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X