Imparsial Minta Pimpinan TNI dan Polri Tindak Tegas Personelnya yang Tak Netral Saat Pemilu - Kompas.com

Imparsial Minta Pimpinan TNI dan Polri Tindak Tegas Personelnya yang Tak Netral Saat Pemilu

Kompas.com - 18/01/2018, 18:43 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI Mayjen Hadi Tjahjanto maupun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dapat memastikan anggotanya menjaga netralitas selama tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pada kontestasi pilkada, ada anggota Polri dan TNI yang mencalonkan diri sehingga mengundurkan diri dari institusinya. 

Jika netralitas itu ternodai, Araf berharap pimpinan kedua instansi itu melakukan tindakan tegas.

"Kalau ada yang terlibat mobilisasi memenangkan kandidat, Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas anggota yang terlibat politik praktis untuk memenangkan calon," ujar Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: Penjelasan Kapolri soal Anggotanya yang Boleh Kembali ke Polri jika Gagal Pilkada

Araf mengatakan, ada potensi keberpihakan anggota Polri atau TNI kepada perwira yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena kedekatan pribadi.

Namun, baik Polri maupun TNI dilarang menunjukkan sikap politiknya tersebut.

Pengawasan larangan berpolitik praktis TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk Polri.

"Meski ada yang maju, kami harap mereka tidak dukung mendukung dan mereka netral," kata Araf.

Baca juga: Mendagri: Anggota TNI-Polri yang Gagal Terdaftar di KPU Bisa Kembali Aktif

Araf mengatakan, peran Polri maupun TNI diperlukan untuk menjaga keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama pemilu berlangsung.

Aparat juga harus memastikan bahwa politik elektoral berjalan demokratis, aman, dan damai.

Meski demikian, tak ada larangan anggota Polri ikut kontestasi politik jika ia telah menanggalkan status

"Undang-Undang mensyaratkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri," kata Araf.

Kompas TV "Perang Bintang" menjadi salah satu fenomena di Pilkada Serentak 2018 ini.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Bea Cukai: Mobil Mewah Bodong Asal Singapura Akan Diselundupkan ke Dumai

Regional
OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

OTT di Lampung Diduga Terkait Proyek Infrastruktur Dinas PUPR

Nasional
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 58 Bal Pakaian Bekas Asal Malaysia

Regional
Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Pemilik Lahan yang Sebabkan 3 Bocah Luka Bakar di Bekasi Bisa Dipidana

Megapolitan
OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

OTT di Lampung, KPK Amankan Bupati dan Sejumlah Uang di Kardus

Nasional
AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

AJI Mataram: Remisi Pembunuh Wartawan jadi Langkah Mundur Kebebasan Pers

Regional
Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Berita Populer: Wanita Bugil hingga McDonald's Minta Maaf ke China

Internasional
Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Batik Ciprat Langitan, Ladang Rezeki bagi Penyandang Disabilitas Desa Simbatan

Regional
Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Lion Air Pindahkan Posko Keluarga Korban JT 610 ke Hotel Ibis Slipi

Megapolitan
Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Geliat Kehidupan di Pulau Reklamasi dan Teka-teki Perizinan Food Street

Megapolitan
Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Tabloid Indonesia Barokah Dikirim dari Bekasi via Kantor Pos

Regional
Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Polemik Pembebasan Ba'asyir: Antara Kemanusiaan dan Hukum

Nasional
Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Karena Sungkan, Wahid Husein Izinkan Setnov Buat Saung di Lapas Sukamiskin

Regional
Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Berbagai Aktivitas BTP di Balik Jeruji Besi, Buat Buku hingga Punya Band

Megapolitan
Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Buah Naga Merah Banyuwangi, yang Disayang dan Dibuang...

Regional

Close Ads X