APEKSI Temui Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi dan Penguatan APIP

Kompas.com - 18/01/2018, 18:39 WIB
Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Beberapa hal dibahas seperti pencegahan korupsi dan juga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Tadi persoalannya lebih ke pencegahan (korupsi), penguatan APIP," kata Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Airin mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya mendapat informasi bahwa KPK terlibat bersama Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini salah satunya mengenai penguatan terhadap APIP.

Baca juga : Wali Kota Tegal Nonaktif Siti Masitha Didakwa Terima Suap Rp 8,8 Miliar

"Jadi inspektorat nanti secara eseloneringnya nanti akan naik, hampir sama dengan Sekda di wilayah masing-masing, maupun di kabupaten, kota, maupun provinsi," ujar perempuan yang juga Wali Kota Tangerang Selatan itu.

Aspek lain dalam penguatan APIP, lanjut Airin, misalnya tentang probity audit, investigasi, dan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tentu kita berharap dengan adanya revisi ini, bisa menguatkan APIP itu sendiri," ujar Airin.

Baca juga : Bupati Kukar Rita Widyasari Belanja 40 Tas Mewah untuk Samarkan Gratifikasi Rp 436 Miliar

Pihaknya mengklaim sudah menyampaikan pesan kepala daerah anggotanya, yang maju kembali di Pilkada 2018, diharapkan dapat melaksanakan penguatan APIP.

"Salah satu hal yang harus dimasukan ke dalam RPJMD pada saat mereka terpilih nanti adalah penguatan APIP sampai dengan level berapa," ujar Airin.

Dia menambahkan, sebagai kota dengan konsep smart city, bersama pimpinan KPK juga mereka membahas mengenai penerapan aplikasi e-government, e-office, dan layanan lainnya. Program ini diharapkan bisa ditingkatkan atau ditiru oleh pemerintah di daerah-daerah lain.

Kompas TV KPK kembali memeriksa Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masita Soeparno sebagai saksi untuk kasus suap yang juga membuatnya jadi tersangka.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X