Jika Revisi MD3 Tak Kunjung Selesai, DPR Bakal "Voting"

Kompas.com - 18/01/2018, 16:57 WIB
Calon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18 WAHYU PUTRO ACalon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Airlangga Hartarto mengumumkan penunjukan Bambang Soesatyo menjadi Ketua DPR hingga 2019 menggantikan Setya Novanto yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/18
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya bertekad untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada masa sidang ini.

Dia tak ingin pembahasan revisi Undang-Undang MD3 yang bertujuan untuk menambah satu kursi Pimpinan DPR dan MPR bagi PDI-P selaku partai peraih kursi terbanyak, menjadi berlarut-larut dan tak kunjung selesai.

Oleh karena itu, jika nantinya pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) tak mencapai titik temu, maka dimungkinkan untuk menyelesaikannya dengan voting.

"Voting, kan biar tidak usah berlarut-larut. Kan itu dimungkinkan bagi demokrasi," kata Bamsoet, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga : Dua PR untuk Bambang Soesatyo, Selesaikan Pansus Angket KPK dan Revisi UU MD3

Sebab, kata Bamsoet, jika tak diambil mekanisme voting maka pembahasan revisi Undang-undang MD3 tak akan selesai. Padahal DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-undang MD3 selesai di masa sidang ini.

Saat ini, semua fraksi telah menyepakati usulan penambahan satu kursi Pimpinan DPR untuk PDI-P. Namun untuk penambahan jumlah kursi Pimpinan MPR belum mencapai titik temu. Ada yang meminta penambahan sejumlah satu hingga tiha kursi pimpinan di MPR.

Ia pun mengatakan penyelesaian pembahasan revisi Undang-undang MD3 juga akan menstabilkan suhu politik di DPR.

"Ya karena sudah berlarut-larut dan juga segera menyiapkan lapangan politik yang adem di parlemen," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X