Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Ujaran Kebencian dan SARA Tak Sehat untuk Demokrasi

Kompas.com - 18/01/2018, 16:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengimbau calon kepala daerah maupun para pendukungnya tidak melakukan kampanye ataupun menyebarkan ujaran bernada kebencian terhadap kelompok tertentu.

Apalagi, sampai menyinggung suku, agama dan ras kelompok tertentu demi menjatuhkan lawan politik.

"Segala bentuk politisasi identitas yang menggunakan pemelintiran kebencian yang berujung upaya diskriminasi SARA atau menyerang lawan politik, itu sesuatu yang tidak sehat untuk kehidupan demokrasi," ujar Al Araf di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Al Araf khawatir upaya politisasi identitas dengan diskriminasi SARA hingga propaganda negatif soal komunis masih akan mewarnai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, menebarkan kebencian demi kemenangan politik akan berbahaya bagi situasi keamanan di Indonesia.

(Baca juga: Lakukan Ujaran Kebencian, Bisakah Peserta Pemilu Didiskualifikasi?)

Dia mencontohkan negara-negara yang pertarungan politiknya diwarnai kampanye hitam dan ujaran kebencian, salah satunya Yugoslavia. Pesta demokrasi itu berujung konflik dan kekerasan hingga negara itu terpecah belah.

"Kami ingin tekankan pentingnya membangun proses pilkada yang damai. Karena pilkada itu harus dilakukan penuh kebahagiaan bukan ketakutan," kata Araf.

Alih-alih melakukan ujaran kebencian dan bernuansa SARA, kata Al Araf, peserta Pilkada sebaiknya mengedepankan gagasan dan program politik yang bisa membuat perubahan di masyarakat.

 

(Baca juga: Bawaslu Gandeng Tim Cyber Polri Tindak Ujaran Kebencian Saat Pemilu)

Dengan demikian, masyarakat lebih obyektif memilih pemimpin yamg benar-benar dibutuhkan untuk membangun daerahnya, bukan dengan menjatuhkan lawan politik.

Jika hal-hal tersebut masih terjadi, Araf meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk menindaknya.

"Aparat penegak hukum diminta bertindak proporsional, perlu melakukan tindakan tegas dengan tetap menghormati HAM dan aspek penegakan preventif," kata Al Araf.

Kompas TV Politik SARA dan ujaran kebencian di media sosial menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com