Imparsial: Ujaran Kebencian dan SARA Tak Sehat untuk Demokrasi

Kompas.com - 18/01/2018, 16:52 WIB
Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Imparsial Al Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf mengimbau calon kepala daerah maupun para pendukungnya tidak melakukan kampanye ataupun menyebarkan ujaran bernada kebencian terhadap kelompok tertentu.

Apalagi, sampai menyinggung suku, agama dan ras kelompok tertentu demi menjatuhkan lawan politik.

"Segala bentuk politisasi identitas yang menggunakan pemelintiran kebencian yang berujung upaya diskriminasi SARA atau menyerang lawan politik, itu sesuatu yang tidak sehat untuk kehidupan demokrasi," ujar Al Araf di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2018).

Al Araf khawatir upaya politisasi identitas dengan diskriminasi SARA hingga propaganda negatif soal komunis masih akan mewarnai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, menebarkan kebencian demi kemenangan politik akan berbahaya bagi situasi keamanan di Indonesia.

(Baca juga: Lakukan Ujaran Kebencian, Bisakah Peserta Pemilu Didiskualifikasi?)

Dia mencontohkan negara-negara yang pertarungan politiknya diwarnai kampanye hitam dan ujaran kebencian, salah satunya Yugoslavia. Pesta demokrasi itu berujung konflik dan kekerasan hingga negara itu terpecah belah.

"Kami ingin tekankan pentingnya membangun proses pilkada yang damai. Karena pilkada itu harus dilakukan penuh kebahagiaan bukan ketakutan," kata Araf.

Alih-alih melakukan ujaran kebencian dan bernuansa SARA, kata Al Araf, peserta Pilkada sebaiknya mengedepankan gagasan dan program politik yang bisa membuat perubahan di masyarakat.

 

(Baca juga: Bawaslu Gandeng Tim Cyber Polri Tindak Ujaran Kebencian Saat Pemilu)

Dengan demikian, masyarakat lebih obyektif memilih pemimpin yamg benar-benar dibutuhkan untuk membangun daerahnya, bukan dengan menjatuhkan lawan politik.

Jika hal-hal tersebut masih terjadi, Araf meminta ketegasan aparat penegak hukum untuk menindaknya.

"Aparat penegak hukum diminta bertindak proporsional, perlu melakukan tindakan tegas dengan tetap menghormati HAM dan aspek penegakan preventif," kata Al Araf.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 8 Agustus: Total 1.693.880 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Nasional
UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

UPDATE: Bertambah 65, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.658

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 1.749, Kini Ada 79.306 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X