PDI-P Nilai Wajar Presiden Jokowi Tambah Jatah Menteri untuk Golkar

Kompas.com - 18/01/2018, 15:35 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan KSAU Marsdya Yuyu Sutisna dilantik Jokowi di Istana, Rabu (17/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan KSAU Marsdya Yuyu Sutisna dilantik Jokowi di Istana, Rabu (17/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap keputusan Presiden Joko Widodo untuk menambah kursi menteri untuk Partai Golkar adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Hasto, dipilihnya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus memperkuat kerja sama antar-partai pendukung pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ditemui usai perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ditemui usai perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
"Wajar di dalam tatanan demokrasi kita diperlukan dukungan yang kuat tidak hanya dari rakyat, tetapi juga dari parlemen," kata Hasto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: PDI-P Harap Masuknya Idrus di Kabinet Memperkuat Koalisi Pemerintah

"Sehingga gambaran konfigurasi yang ada di kabinet menunjukkan bagaimana konsolidasi politik semakin matang dan kuat," lanjut dia.

Hasto mengatakan, Idrus diharapkan bisa membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif di sisa waktu pemerintahan Jokowi-JK sebelum Pemilu 2019.

Baca: Idrus Marham Jadi Menteri, Setya Novanto Berterima Kasih kepada Jokowi

PDI-P memahami dan memberikan dukungan terhadap keputusan Jokowi itu.

"Kami memberikan dukungan kepada kebijakan Pak Jokowi. Apapun, reshuffle merupakan hak prerogatif Pak Presiden. Sehingga kami berharap bahwa dengan ditunjuknya Idrus, semakin memperkuat kinerja Pak Jokowi dan kerja sama antar partai politik," kata Hasto.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X