PDI-P Nilai Wajar Presiden Jokowi Tambah Jatah Menteri untuk Golkar

Kompas.com - 18/01/2018, 15:35 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan KSAU Marsdya Yuyu Sutisna dilantik Jokowi di Istana, Rabu (17/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinMenteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan KSAU Marsdya Yuyu Sutisna dilantik Jokowi di Istana, Rabu (17/1/2018).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menganggap keputusan Presiden Joko Widodo untuk menambah kursi menteri untuk Partai Golkar adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Hasto, dipilihnya Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus memperkuat kerja sama antar-partai pendukung pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ditemui usai perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ditemui usai perayaan HUT PDI-P ke-45, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
"Wajar di dalam tatanan demokrasi kita diperlukan dukungan yang kuat tidak hanya dari rakyat, tetapi juga dari parlemen," kata Hasto, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Baca juga: PDI-P Harap Masuknya Idrus di Kabinet Memperkuat Koalisi Pemerintah

"Sehingga gambaran konfigurasi yang ada di kabinet menunjukkan bagaimana konsolidasi politik semakin matang dan kuat," lanjut dia.

Hasto mengatakan, Idrus diharapkan bisa membuat kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif di sisa waktu pemerintahan Jokowi-JK sebelum Pemilu 2019.

Baca: Idrus Marham Jadi Menteri, Setya Novanto Berterima Kasih kepada Jokowi

PDI-P memahami dan memberikan dukungan terhadap keputusan Jokowi itu.

"Kami memberikan dukungan kepada kebijakan Pak Jokowi. Apapun, reshuffle merupakan hak prerogatif Pak Presiden. Sehingga kami berharap bahwa dengan ditunjuknya Idrus, semakin memperkuat kinerja Pak Jokowi dan kerja sama antar partai politik," kata Hasto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X