Hanura Kubu Daryatmo Akan Daftar Kepengurusan Baru ke Kemenkumham

Kompas.com - 18/01/2018, 15:05 WIB
Ketua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) berfoto bersama Sekjen Sarifuddin Sudding (kanan) dan perwakilan DPD usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut mengukuhkan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum menggantikan Oesman Sapta Odang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18. Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) berfoto bersama Sekjen Sarifuddin Sudding (kanan) dan perwakilan DPD usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut mengukuhkan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum menggantikan Oesman Sapta Odang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura kubu Daryatmo akan mendaftarkan kepengurusan baru partainya pascamenggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Munaslub Hanura pada Kamis (18/1/2018) di Kantor DPP Hanura, Jakarta, memutuskan pemberhentian Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Sebagai gantinya, Daryatmo diangkat jadi ketua umum.

"Sudah ada ketua umum terpilih, pengurus yang baru akan mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkumham dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah dalam satu dua hari ini," ujar Sekjen Hanura Syarifuddin Sudding, Jakarta, Kamis.

(Baca juga : Kubu Oesman Sapta: Hanura Versi Daryatmo Tak Akan Dapat SK Menkumham)

Hanura kubu Daryatmo tak mau kalah dengan kubu Oesman. Pada Rabu kemarin, Oesman mengungkapkan, kepengurusan Partai Hanura di bawah kepemimpinannya sah secara hukum.

Ia menunjukkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

Menurut dia, SK itu diterbitkan pada Rabu (17/1/2018) sore, dan melegitimasi bahwa Hanura di bawah kepemimpinannya adalah sah.

(Baca juga : Munaslub Hanura Kubu Sudding Putuskan Ketua Umum Oesman Sapta Dipecat)

Sementara itu, Sudding mengatakan bahwa Oesman sudah lengser sebagai ketua umum. Sebanyak 27 DPD dan 401 DPC sepakat memberhentikan Oesman.

OSO, panggilan akrab Oesman, dinilai banyak melakukan pelanggaran. Mulai dari melanggar fakta integritas, hingga adanya dugaan menyelewengkan dana partai yang mencapai Rp 200 miliar.

Selain itu, Sudding juga mengatakan kepemimpinan OSO telah menimbulkan ketakutan pada pengurus Hanura di tingkat daerah.

OSO disebut melakukan tekanan kepada kader yang ingin memberikan masukan atau kritik.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X