Kompas.com - 18/01/2018, 08:58 WIB
Presiden Joko Widodo saat menerima perwakilan nelayan pro cantrang di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menerima perwakilan nelayan pro cantrang di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

Susi kemudian menambahkan, nelayan akan didorong untuk beralih menggunakan alat penangkapan ikan selain cantrang.

KKP akan menyediakan pola bantuan pinjaman melalui pemerintah daerah masing-masing agar nelayan tidak terlalu berat dari sisi pembiayaannya.

Susi juga mengatakan, tidak boleh lagi ada penambahan kapal cantrang.

"Keputusan tadi tolong dihormati. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut," kata Susi.

(Baca juga: Cantrang yang Kembali Diizinkan dan Pesan Susi Bagi Nelayan)

"Setujuuu," jawab para nelayan kompak.

"Tapi semua harus berniat, beralih alat tangkap. Setuju?" tanya Susi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setujuuu," jawab para nelayan.

"Kalau enggak setuju saya cabut lagi (izin penggunaan cantrang)," ancam Susi.

"Kan katanya sampeyan mau jagain Pak Jokowi toh. Kalau Sampeyan bandel terus, nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong, kompromi ini dipatuhi," lanjut dia.

 

Demi Suara Nelayan

Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Iman melihat serangkaian peristiwa mengenai isu cantrang tarik ulur suara menjelang 2019.

Iman mengatakan, nelayan Pantai Utara Jawa cukup banyak jumlahnya. Dari sisi elektoral, itu merupakan lumbung suara. Apalagi berkaca pada Pilpres 2014, kawasan utara Jawa didominasi oleh pencoblos Jokowi.

 

Maka tidak heran jika Jokowi melunak terhadap tuntutan kelompok nelayan. Ini terlepas dari apakah cantrang benar-benar merusak lingkungan atau tidak.

"Saya tidak terlalu memahami soal cantrangnya. Tapi sebagai politikus, Jokowi tidak akan bisa melepaskan keputusannya dari faktor-faktor pertimbangan politis, salah satunya adalah menjaga konstituennya," ujar Iman kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018) pagi.

(Baca juga: Jika Nelayan Tak Patuh, Menteri Susi Ancam Cabut Lagi Izin Cantrang)

"Jadi kebijakan yang dia ambil, termasuk melunak soal cantrang, ini tidak bisa lepas dari bagaimana mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi tahun 2018 ini dan tahun 2019 adalah tahun politik. Jokowi merasa perlu melakukan itu dan dia diuntungkan kok," lanjut dia.

Manuver politik Jokowi yang melunak soal cantrang ini, lanjut Iman, sekaligus memberi angin segar bagi PKB.

Cak Imin dan kawan-kawan boleh saja mengklaim bahwa keputusan Presiden itu merupakan hasil dari 'pressure' yang ia lakukan selama ini.

Tentu ini membuat popularitasnya di kalangan nelayan meningkat.

"Itu akan menjadi klaim politik PKB bahwa aspirasi nelayan telah diperjuangkan dan hasilnya ya sesuai dengan maunya nelayan. Dari tidak boleh menjadi boleh," lanjut Iman.

Ke depan, tentu hanya waktu yang bisa membuktikan apakah suara nelayan tetap pada Jokowi atau beralih ke PKB yang belakangan disebut-sebut hendak membuat poros baru di Pilpres 2019.

Kompas TV Dari penelitian Kementerian KKP, penggunaan cantrang menyapu dasar perairan dan merusak ekosistem laut.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.