Jokowi Legalkan Cantrang Demi Suara Nelayan di Pilpres 2019?

Susi kemudian menambahkan, nelayan akan didorong untuk beralih menggunakan alat penangkapan ikan selain cantrang.

KKP akan menyediakan pola bantuan pinjaman melalui pemerintah daerah masing-masing agar nelayan tidak terlalu berat dari sisi pembiayaannya.

Susi juga mengatakan, tidak boleh lagi ada penambahan kapal cantrang.

"Keputusan tadi tolong dihormati. Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut," kata Susi.

(Baca juga: Cantrang yang Kembali Diizinkan dan Pesan Susi Bagi Nelayan)

"Setujuuu," jawab para nelayan kompak.

"Tapi semua harus berniat, beralih alat tangkap. Setuju?" tanya Susi.

"Setujuuu," jawab para nelayan.

"Kalau enggak setuju saya cabut lagi (izin penggunaan cantrang)," ancam Susi.

"Kan katanya sampeyan mau jagain Pak Jokowi toh. Kalau Sampeyan bandel terus, nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong, kompromi ini dipatuhi," lanjut dia.

Demi Suara Nelayan

Pengamat politik Point Indonesia Arif Nurul Iman melihat serangkaian peristiwa mengenai isu cantrang tarik ulur suara menjelang 2019.

Iman mengatakan, nelayan Pantai Utara Jawa cukup banyak jumlahnya. Dari sisi elektoral, itu merupakan lumbung suara. Apalagi berkaca pada Pilpres 2014, kawasan utara Jawa didominasi oleh pencoblos Jokowi.

Maka tidak heran jika Jokowi melunak terhadap tuntutan kelompok nelayan. Ini terlepas dari apakah cantrang benar-benar merusak lingkungan atau tidak.

"Saya tidak terlalu memahami soal cantrangnya. Tapi sebagai politikus, Jokowi tidak akan bisa melepaskan keputusannya dari faktor-faktor pertimbangan politis, salah satunya adalah menjaga konstituennya," ujar Iman kepada Kompas.com, Kamis (18/1/2018) pagi.

(Baca juga: Jika Nelayan Tak Patuh, Menteri Susi Ancam Cabut Lagi Izin Cantrang)

"Jadi kebijakan yang dia ambil, termasuk melunak soal cantrang, ini tidak bisa lepas dari bagaimana mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi tahun 2018 ini dan tahun 2019 adalah tahun politik. Jokowi merasa perlu melakukan itu dan dia diuntungkan kok," lanjut dia.

Manuver politik Jokowi yang melunak soal cantrang ini, lanjut Iman, sekaligus memberi angin segar bagi PKB.

Cak Imin dan kawan-kawan boleh saja mengklaim bahwa keputusan Presiden itu merupakan hasil dari 'pressure' yang ia lakukan selama ini.

Tentu ini membuat popularitasnya di kalangan nelayan meningkat.

"Itu akan menjadi klaim politik PKB bahwa aspirasi nelayan telah diperjuangkan dan hasilnya ya sesuai dengan maunya nelayan. Dari tidak boleh menjadi boleh," lanjut Iman.

Ke depan, tentu hanya waktu yang bisa membuktikan apakah suara nelayan tetap pada Jokowi atau beralih ke PKB yang belakangan disebut-sebut hendak membuat poros baru di Pilpres 2019.