Kisruh Partai Hanura dan "Senjata Pamungkas" Oesman Sapta

Kompas.com - 18/01/2018, 07:21 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kisruh Partai Hanura dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti pucuk pimpinan, sang ketua umum, Oesman Sapta Odang, mengumpulkan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Hanura di kediaman pribadinya, Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018) malam.

Oesman mengatakan, seluruh pengurus dan ratusan kader yang berasal dari berbagai daerah tersebut datang untuk menyatakan dukungan atas kepemimpinannya.

"Ya ini kan daerah-daerah datang untuk menyatakan dukungannya kepada saya. Tentu saya berterima kasih dan mereka datang saya undang makan malam bersama. Kurang lebih sekitar ada 350 orang," ujar Oesman Sapta.

Saat memberikan sambutan, Oesman mengungkap pembicaraannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, ketika bertemu pada pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Presiden, Rabu pagi.

Oesman dan Wiranto sempat bertegur sapa. Menurut Oesman, ia sempat berbicara dengan Wiranto terkait kepemimpinannya di Partai Hanura.

"Saya tadi siang bertemu dengan Pak Wiranto. Saya lagi berdiri, Beliau mendatangi saya," kata Oesman.

(Baca juga: Kumpulkan DPD dan DPC, Oesman Sapta Ungkap Pembicaraannya dengan Wiranto)

Oesman mengatakan, Wiranto memintanya menyelesaikan kekisruhan yang terjadi berdasarkan mekanisme internal partai.

"Dia meminta agar saya cooling down supaya diselesaikan ini jangan ribut-ribut," ungkap Oesman.

"Saya bilang, saya adalah orang yang tidak mau ribut. Tapi jangan ditantang saya untuk ribut. Pak Wiranto pasti mengerti dan memahami sikap saya. Beliau mengenal saya," jelas dia.

 

SK Menkumham

Pada kesempatan itu, Oesman menegaskan bahwa ia sudah menyusun kepengurusan baru berdasarkan AD/ART dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kepada wartawan, ia sempat menunjukkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan Menkumham masih hangat, baru keluar sore ini," kata dia.

(Baca juga: Oesman Sapta Tunjukkan SK Menkumham yang Sahkan Kepengurusan Kubunya)

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, lanjut Oesman, maka secara hukum posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura sah.

"Menkumham sudah mengeluarkan surat bahwa kita adalah satu organisasi yang sah yang dapat menjalankan organisasi ini," tujar Oesman Sapta.

 

Ia menegaskan, setiap kegiatan partai yang tidak disetujuinya merupakan kegiatan yang ilegal, termasuk Munaslub yang akan diselenggarakan oleh kubu Sarifuddin Sudding.

"Tidak ada Munaslub. Munaslub hanya bisa dibikin kalau saya sebagai ketua umum menyetujuinya dan ada mekanisme organisasi dan kita juga sudah melaporkan kepada yang namanya Menkumham," kata Oesman.

Setelah adanya SK dari Kemenkumham, maka dalam waktu dekat ia akan mengumumkan struktur kepengurusan baru Partai Hanura.

Sebelumnya Wakil Sekjen Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Dadang Rusdiana akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru menggantikan Oesman Sapta Odang.

Oesman Sapta Odang dilengserkan setelah mendapatkan mosi tak percaya dari pengurus Hanura dari berbagai daerah karena dianggap melanggar aturan partai. 

Para pengurus DPD menilai, OSO melakukan sejumlah kesalahan, mulai dari melanggar AD/ART, melanggar pakta integritas hingga diduga melakukan praktik mahar politik.

(Baca juga: Kisruh Hanura, Dua Kubu Saling Klaim Dukungan Wiranto)

Badan Pengurus Harian (BPH) Hanura kemudian mengeluarkan surat pemecatan OSO dan menunjuk Wakil Ketua Umum Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Munaslub yang rencananya digelar pada Rabu malam ini dikabarkan ditunda hingga Kamis (18/1/20178).

 

Berebutan Mengklaim

Saat ditemui usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Presiden, Rabu (17/1/2018) pagi, Oesman Sapta mengungkapkan bahwa Wiranto mendukung kepemimpinannya terkait kekisruhan dengan sejumlah pengurus partai.

"Iya, saya kira iya (mendukung). Pak Wiranto bilang 'teruskan Pak Oesman'," tuturnya menirukan ucapan Wiranto yang ditemuinya di Istana Presiden.

Oesman juga membantah isu yang menyebut Wiranto berniat untuk kembali menjabat sebagai ketua umum Hanura.

(Baca juga: Oesman Sapta: Ada yang Coba Pecah Belah Saya dengan Wiranto)

Pengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).Fabian Januarius Kuwado Pengurus sejumlah DPD Hanura yang mengajukan mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Hanura saat konferensi pers di DPP Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (16/1/2018).

 

Bahkan, Ketua DPD RI itu menyebut ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba antara dirinya dan Wiranto.

"Pak Wiranto enggak dan pikiran ke situ. Itu kan isu yang kemarin kita bantah, isu itu dari orang-orang untuk mengadu domba saya dan pak Wiranto ternyata setelah saya ketemu Pak Wiranto, enggak ada itu," kata Oesman.

Sehari sebelumnya, Selasa (16/1/2018) pagi, sebanyak 16 perwakilan DPD Partai Hanura bertemu Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto.

Pertemuan itu membahas kekisruhan di antara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dengan sejumlah pengurus partai.

 

Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia mengatakan, Wiranto mendorong agar persoalan kekisruhan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART.

"Dari berbagai pertimbangan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina menyampaikan kepada kami, beliau memberikan saran untuk semua kasus ini, untuk semua persoalan ini, diselesaikan dengan ketentuan AD/ART," ujar Marlis dalam konferensi persnya di Kantor DPP Hanura, bilangan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa siang.

(Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Istilah Munaslub)

Para perwakilan DPD itu menangkap bahwa Wiranto mendukung pergantian Oesman Sapta dari jabatan ketua umum.

Sebab, berdasarkan Pasal 46 ayat (4) huruf a AD/ART Hanura menyebutkan, Munaslub itu dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD atau 2/3 DPC.

Sementara itu, sampai Selasa ini, sudah 27 DPD dan 418 DPC Hanura telah menandatangani mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta.

"Dengan begitu, kami dalam forum ini mewakili DPD se-Indonesia menyampaikan secara bulat, penyelesaian penyelamatan partai dari kemelut ini melalui Munaslub dan atas izin dari Ketua Dewan Pembina tadi, beliau menyetujui segera dilaksanakan," ujar Marlis.

"Maka kami hari ini menyampaikan kepada publik se-Indonesia bahwa Hanura dalam satu dua hari ini akan melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua umum terbaru berkaitan dengan kemelut yang terjadi," lanjut dia.

 

Pernyataan Wiranto

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menegaskan, tidak ada Munaslub untuk menyelesaikan kisruh internal Hanura.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (17/1/2018). 

"Tidak ada. Kami akan lakukan evaluasi. Tidak ada itu istilah Munaslub," ujar Wiranto.

(Baca juga : Wiranto: Sebagai Pendiri Hanura, Saya Tak Senang Konflik Berkepanjangan)

Pengurus DPD dan DPC Hanura NTT saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Hanura NTT, Senin (15/1/2018).KOMPAS.com/Sigiranus Marutho Bere Pengurus DPD dan DPC Hanura NTT saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Hanura NTT, Senin (15/1/2018).

Wiranto mengatakan, ia masih melakukan komunikasi dengan dua kubu yang berseteru. Tujuannya, agar kedua kelompok bersatu kembali.

"Pak OSO (Oesman Sapta Odang) saya ajak bicara juga, kami sepakat saling instropeksi dan tetap kompak demi Partai Hanura," ujar Wiranto.

Wiranto membantah jika konflik yang terjadi di internal Hanura menimbulkan perpecahan dan dualisme.

Menurut dia, yang terjadi saat ini adalah dinamika yang biasa terjadi di sebuah partai politik.

"Konflik internal biasa di dalam kepartaian. Tapi enggak harus menghancurkan partai ya. Prinsip kami begitu. Saya selalu ajak rukun, karena tugas kita ke depan berat," ujar Wiranto.

Penyatuan kembali kelompok-kelompok yang berseteru di Hanura, diakui Wiranto, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X