Kisruh Partai Hanura dan "Senjata Pamungkas" Oesman Sapta

Kompas.com - 18/01/2018, 07:21 WIB
Pengurus DPD dan DPC Hanura NTT saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Hanura NTT, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/Sigiranus Marutho BerePengurus DPD dan DPC Hanura NTT saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Hanura NTT, Senin (15/1/2018).

 

Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia mengatakan, Wiranto mendorong agar persoalan kekisruhan tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang diatur di dalam AD/ART.

"Dari berbagai pertimbangan Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina menyampaikan kepada kami, beliau memberikan saran untuk semua kasus ini, untuk semua persoalan ini, diselesaikan dengan ketentuan AD/ART," ujar Marlis dalam konferensi persnya di Kantor DPP Hanura, bilangan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa siang.

(Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Istilah Munaslub)

Para perwakilan DPD itu menangkap bahwa Wiranto mendukung pergantian Oesman Sapta dari jabatan ketua umum.

Sebab, berdasarkan Pasal 46 ayat (4) huruf a AD/ART Hanura menyebutkan, Munaslub itu dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD atau 2/3 DPC.

Sementara itu, sampai Selasa ini, sudah 27 DPD dan 418 DPC Hanura telah menandatangani mosi tidak percaya kepada Oesman Sapta.

"Dengan begitu, kami dalam forum ini mewakili DPD se-Indonesia menyampaikan secara bulat, penyelesaian penyelamatan partai dari kemelut ini melalui Munaslub dan atas izin dari Ketua Dewan Pembina tadi, beliau menyetujui segera dilaksanakan," ujar Marlis.

"Maka kami hari ini menyampaikan kepada publik se-Indonesia bahwa Hanura dalam satu dua hari ini akan melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua umum terbaru berkaitan dengan kemelut yang terjadi," lanjut dia.

 

Pernyataan Wiranto

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto menegaskan, tidak ada Munaslub untuk menyelesaikan kisruh internal Hanura.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (17/1/2018). 

"Tidak ada. Kami akan lakukan evaluasi. Tidak ada itu istilah Munaslub," ujar Wiranto.

(Baca juga : Wiranto: Sebagai Pendiri Hanura, Saya Tak Senang Konflik Berkepanjangan)

Wiranto mengatakan, ia masih melakukan komunikasi dengan dua kubu yang berseteru. Tujuannya, agar kedua kelompok bersatu kembali.

"Pak OSO (Oesman Sapta Odang) saya ajak bicara juga, kami sepakat saling instropeksi dan tetap kompak demi Partai Hanura," ujar Wiranto.

Wiranto membantah jika konflik yang terjadi di internal Hanura menimbulkan perpecahan dan dualisme.

Menurut dia, yang terjadi saat ini adalah dinamika yang biasa terjadi di sebuah partai politik.

"Konflik internal biasa di dalam kepartaian. Tapi enggak harus menghancurkan partai ya. Prinsip kami begitu. Saya selalu ajak rukun, karena tugas kita ke depan berat," ujar Wiranto.

Penyatuan kembali kelompok-kelompok yang berseteru di Hanura, diakui Wiranto, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

[POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

Nasional
Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

Nasional
Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

Nasional
Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X