Kisruh Partai Hanura dan "Senjata Pamungkas" Oesman Sapta

Kompas.com - 18/01/2018, 07:21 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kisruh Partai Hanura dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti pucuk pimpinan, sang ketua umum, Oesman Sapta Odang, mengumpulkan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Hanura di kediaman pribadinya, Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018) malam.

Oesman mengatakan, seluruh pengurus dan ratusan kader yang berasal dari berbagai daerah tersebut datang untuk menyatakan dukungan atas kepemimpinannya.

"Ya ini kan daerah-daerah datang untuk menyatakan dukungannya kepada saya. Tentu saya berterima kasih dan mereka datang saya undang makan malam bersama. Kurang lebih sekitar ada 350 orang," ujar Oesman Sapta.

Saat memberikan sambutan, Oesman mengungkap pembicaraannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, ketika bertemu pada pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Presiden, Rabu pagi.


Oesman dan Wiranto sempat bertegur sapa. Menurut Oesman, ia sempat berbicara dengan Wiranto terkait kepemimpinannya di Partai Hanura.

"Saya tadi siang bertemu dengan Pak Wiranto. Saya lagi berdiri, Beliau mendatangi saya," kata Oesman.

(Baca juga: Kumpulkan DPD dan DPC, Oesman Sapta Ungkap Pembicaraannya dengan Wiranto)

Oesman mengatakan, Wiranto memintanya menyelesaikan kekisruhan yang terjadi berdasarkan mekanisme internal partai.

"Dia meminta agar saya cooling down supaya diselesaikan ini jangan ribut-ribut," ungkap Oesman.

"Saya bilang, saya adalah orang yang tidak mau ribut. Tapi jangan ditantang saya untuk ribut. Pak Wiranto pasti mengerti dan memahami sikap saya. Beliau mengenal saya," jelas dia.

 

SK Menkumham

Pada kesempatan itu, Oesman menegaskan bahwa ia sudah menyusun kepengurusan baru berdasarkan AD/ART dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kepada wartawan, ia sempat menunjukkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan Menkumham masih hangat, baru keluar sore ini," kata dia.

(Baca juga: Oesman Sapta Tunjukkan SK Menkumham yang Sahkan Kepengurusan Kubunya)

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, lanjut Oesman, maka secara hukum posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura sah.

"Menkumham sudah mengeluarkan surat bahwa kita adalah satu organisasi yang sah yang dapat menjalankan organisasi ini," tujar Oesman Sapta.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Prabowo Sebut Kementerian Pertahanan Bentuk Tim Investigasi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X