Kisruh Partai Hanura dan "Senjata Pamungkas" Oesman Sapta

Kompas.com - 18/01/2018, 07:21 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta bersama pimpinan Hanura di Jakarta, Senin (15/1/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kisruh Partai Hanura dan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti pucuk pimpinan, sang ketua umum, Oesman Sapta Odang, mengumpulkan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang Hanura di kediaman pribadinya, Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2018) malam.

Oesman mengatakan, seluruh pengurus dan ratusan kader yang berasal dari berbagai daerah tersebut datang untuk menyatakan dukungan atas kepemimpinannya.

"Ya ini kan daerah-daerah datang untuk menyatakan dukungannya kepada saya. Tentu saya berterima kasih dan mereka datang saya undang makan malam bersama. Kurang lebih sekitar ada 350 orang," ujar Oesman Sapta.

Saat memberikan sambutan, Oesman mengungkap pembicaraannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, ketika bertemu pada pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Presiden, Rabu pagi.


Oesman dan Wiranto sempat bertegur sapa. Menurut Oesman, ia sempat berbicara dengan Wiranto terkait kepemimpinannya di Partai Hanura.

"Saya tadi siang bertemu dengan Pak Wiranto. Saya lagi berdiri, Beliau mendatangi saya," kata Oesman.

(Baca juga: Kumpulkan DPD dan DPC, Oesman Sapta Ungkap Pembicaraannya dengan Wiranto)

Oesman mengatakan, Wiranto memintanya menyelesaikan kekisruhan yang terjadi berdasarkan mekanisme internal partai.

"Dia meminta agar saya cooling down supaya diselesaikan ini jangan ribut-ribut," ungkap Oesman.

"Saya bilang, saya adalah orang yang tidak mau ribut. Tapi jangan ditantang saya untuk ribut. Pak Wiranto pasti mengerti dan memahami sikap saya. Beliau mengenal saya," jelas dia.

 

SK Menkumham

Pada kesempatan itu, Oesman menegaskan bahwa ia sudah menyusun kepengurusan baru berdasarkan AD/ART dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Kepada wartawan, ia sempat menunjukkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan Menkumham masih hangat, baru keluar sore ini," kata dia.

(Baca juga: Oesman Sapta Tunjukkan SK Menkumham yang Sahkan Kepengurusan Kubunya)

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengungkapkan bahwa kepemimpinannya sah secara hukum. Ia pun menunjukan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, lanjut Oesman, maka secara hukum posisinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura sah.

"Menkumham sudah mengeluarkan surat bahwa kita adalah satu organisasi yang sah yang dapat menjalankan organisasi ini," tujar Oesman Sapta.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X