Kejagung Tetapkan Pejabat BKKBN sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Alat KB

Kompas.com - 17/01/2018, 19:26 WIB
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Adi Toegarisman. KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAJaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Adi Toegarisman.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menetapkan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN, Sanjoyo, sebagai tersangka.

Ia dianggap bertanggung jawab atas terjadinya dugaan korupsi dalam pengadaan alat KB II atau implant tiga tahunan plus inserter tahun anggaran 2015.

"Dari hasil pemeriksaan dan dihubungkan dengan fakta hukum yang lain dari hasil penyidikan selama ini, maka dinilai dan disepakati terhadap SJ memenuhi syarat secara hukum ditetapkan sebagai tersangka," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, Rabu (17/1/2018) petang.

Adi mengatakan, Sanjoyo ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan mantan Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty sebagai tersangka.

Baca juga: Kejaksaan Dinilai Tak Cukup Bukti Tetapkan Kepala BKKBN Jadi Tersangka

Dalam proyek pengadaan alat KB, Sanjoyo merangkap posisi.

"Status posisi dalam proyek sebetulnya dia Kuasa Pengguna Anggaran tapi merangkap Pejabat Pembuat Komitmen juga. Ini pengembangan perkara alat KB," kata Adi.

Sebagai PPK, kata Adi, Sanjoyo memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar.

Dalam kasus ini, proyek tersebut dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27,9 miliar.

Kejaksaan menganggap terjadi pemahalan harga dalam pengadaan alat KB tersebut. Diduga, ada persekongkolan dalam penyertaan dan penggunaan harga penawaran.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X