Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh 25 Kapal untuk Angkut 500.000 Ton Beras Impor ke Indonesia

Kompas.com - 17/01/2018, 18:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Dalih pemerintah, kebijakan impor beras itu dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution mengatakan bahwa butuh 25 kapal untuk mengangkut ratusan ribu ton tersebut ke Indonesia.

"Anda tahu (satu) kapal berapa kapasitasnya? 20.000-30.000 ton. Kalau 500.000 ton itu 25 kapal," ujar Darmin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Darmin, dengan asumsi kapasitas muatan kapal dan jumlah beras yang akan diimpor tersebut, maka impor beras akan membutuhkan waktu.

Baca juga : Bulog: Ada Kemungkinan Target Impor 500.000 Ton Beras Tidak Tercapai

"Jadi jangan kemudian kalian mengharapkan semingu sampai sini enggak akan. Kalau waktunya di jalan itu enggak lama paling lima hari sampai di sini," kata dia.

Apalagi saat ini, proses lelang impor untuk beras masih berlangsung, yang dibuka sejak tanggal 15 Januari.

Lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.

"Bulog sudah buka di situsnya mengundang untuk proses tender. Dalam dua tiga hari dari kemarin, mestinya selesai," kata Darmin.

Baca juga : Bulog: Beberapa Bulan Lalu Sudah Kelihatan Harga Beras Akan Naik

Jika lelang telah selesai, maka proses selanjutnya adalah mencari beras tersebut di negara yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau itu sudah selesai, tinggal proses mencari (beras), mereka di sana (negara tujuan)," kata Darmin.

Karenanya, kata Darmin, proses impor beras tak semudah membalikkan telapak tangan, sampai beras itu sampai di Indonesia.

"Dia harus mengumpulkan juga dari mana-mana. Sehingga perlu waktu mungkin beberapa hari juga. Habis itu kapal juga tidak ada nongkrong di situ," ucap Darmin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com