Kompas.com - 17/01/2018, 18:10 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Perum Bulog akan melakukan impor beras 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Dalih pemerintah, kebijakan impor beras itu dilaksanakan demi memperkuat cadangan beras nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pereknomian Darmin Nasution mengatakan bahwa butuh 25 kapal untuk mengangkut ratusan ribu ton tersebut ke Indonesia.

"Anda tahu (satu) kapal berapa kapasitasnya? 20.000-30.000 ton. Kalau 500.000 ton itu 25 kapal," ujar Darmin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Menurut Darmin, dengan asumsi kapasitas muatan kapal dan jumlah beras yang akan diimpor tersebut, maka impor beras akan membutuhkan waktu.

Baca juga : Bulog: Ada Kemungkinan Target Impor 500.000 Ton Beras Tidak Tercapai

"Jadi jangan kemudian kalian mengharapkan semingu sampai sini enggak akan. Kalau waktunya di jalan itu enggak lama paling lima hari sampai di sini," kata dia.

Apalagi saat ini, proses lelang impor untuk beras masih berlangsung, yang dibuka sejak tanggal 15 Januari.

Lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.

"Bulog sudah buka di situsnya mengundang untuk proses tender. Dalam dua tiga hari dari kemarin, mestinya selesai," kata Darmin.

Baca juga : Bulog: Beberapa Bulan Lalu Sudah Kelihatan Harga Beras Akan Naik

Jika lelang telah selesai, maka proses selanjutnya adalah mencari beras tersebut di negara yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau itu sudah selesai, tinggal proses mencari (beras), mereka di sana (negara tujuan)," kata Darmin.

Karenanya, kata Darmin, proses impor beras tak semudah membalikkan telapak tangan, sampai beras itu sampai di Indonesia.

"Dia harus mengumpulkan juga dari mana-mana. Sehingga perlu waktu mungkin beberapa hari juga. Habis itu kapal juga tidak ada nongkrong di situ," ucap Darmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Ingatkan Masyarakat, Moeldoko: Ojo Kesusu Lepas Masker

Nasional
Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Korban Penipuan Indosurya Tuntut Perkaranya Segera Disidang

Nasional
DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

DPR Ingatkan Pertaminan soal Kebijakan Baru Beli Pertalite-Solar: Tidak Semua Warga Punya HP

Nasional
Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Mahfud Sebut Kebutuhan ASN DOB Papua Dipenuhi dari Tenaga Honorer dan CPNS Provinsi Induk

Nasional
Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Profil Yandri Susanto Pengganti Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Jokowi Bahas Dampak Perang Ukraina dalam 9 Pertemuan Bilateral di KTT G7

Nasional
DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

DPR Janji Dengar Aspirasi BEM UI yang Akan Tuntut Transparansi RKUHP Siang Ini

Nasional
Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Dugaan Pelanggaran Lili Pintuli Terkait Tiket MotoGP Dilanjutkan ke Sidang Etik

Nasional
Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Beragam Alasan Pemerintah Tolak Buka Draf Terbaru RUU KUHP

Nasional
PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

PAN Segera Kirim SK ke Bamsoet soal Yandri Gantikan Zulhas

Nasional
Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Ma'ruf Amin Pimpin Rapat di MUI, Salah Satu Agendanya Bahas Respons Terkait Wabah PMK

Nasional
KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

KPK Geledah Apartemen Mardani Maming di Jakarta

Nasional
PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

PAN Pilih Yandri Susanto Gantikan Zulhas sebagai Wakil Ketua MPR

Nasional
Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Usai Hadiri KTT G7, Jokowi Segera Kunjungi Ukraina Lewat Polandia

Nasional
Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Dituntut 8 Tahun Penjara, Adam Deni Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.